Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Umar Hanubun, S.Pd, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pembangunan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Secara administrasi, 191 ohoi sudah terbentuk badan hukum. Sekarang kita masuk tahap pembangunan fisik gerai dan pergudangan. Kendala utamanya adalah lahan,” ujar Umar saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2026).
Kei Kecil Melaju, Kei Besar Tertinggal
Menurut Umar, progres tercepat terjadi di daratan Kei Kecil. Sementara di Kei Besar, pembangunan baru berjalan di beberapa titik seperti Ohoi Watuar dan Yamtel.
Hingga awal Maret 2026, sekitar 25 hingga 26 gerai koperasi telah dibangun dengan progres bervariasi. Yang sudah rampung 100 persen adalah Koperasi di Ohoi Danar Ohoiseb. Disusul Danar Lumefar (94 persen), Namar (91 persen), dan Wain Baru (84 persen).
Beberapa Ohoi lainnya masih di kisaran 50–70 persen, bahkan ada yang baru memulai seperti Denwet (1 persen). Sebagian besar Ohoi lainnya masih dalam tahap penyiapan lahan.
Pembangunan fisik ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan TNI, khususnya Kodim 1503/Tual, yang mengawal pekerjaan lapangan.
Target Presiden Maret 2026, Malra Masih Berbenah
Umar mengakui, sesuai arahan Presiden Prabowo, pada Maret 2026 koperasi seharusnya sudah mulai menjalankan kegiatan usaha. Namun di Malra, sebagian besar masih fokus pada penyelesaian sarana dan prasarana.
“Kita masih kejar pembangunan fisik. Setelah itu baru masuk pengadaan sarana dan fasilitas usaha,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses, Dinas Koperasi telah membentuk tim satgas tingkat Kabupaten dan melakukan Sosialisasi di enam Kecamatan di wilayah Kei Kecil. Surat percepatan juga telah dilayangkan ke Kecamatan di wilayah Kei Besar. Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri.
“Kami tidak punya anggaran khusus untuk turun sosialisasi langsung ke ohoi-ohoi. Semua dilakukan atas inisiatif dan tanggung jawab melekat pada dinas,” ungkap Umar.
Lahan Jadi Batu Sandungan
Masalah terbesar, lanjutnya, adalah ketersediaan lahan. Beberapa ohoi bahkan mengaku tidak memiliki lahan kosong sama sekali untuk pembangunan gerai.
Contoh paling ekstrem adalah Ohoi Dian Pulau yang seluruh wilayahnya sudah ditempati warga. Opsi membangun di atas laut pun harus melalui izin lintas sektor dan membutuhkan dukungan anggaran tambahan.
Selain itu, ada pula kendala teknis seperti lokasi yang dianggap kurang strategis atau kondisi tanah yang tidak memenuhi standar konstruksi.
Meski demikian, Umar menyebut Maluku Tenggara termasuk yang paling progresif di Provinsi Maluku.
“Di Kabupaten/Kota lain belum sampai sepuluh yang terbangun. Kita sudah dua puluhan. Ini cukup cepat dan signifikan,” tegasnya.
Koperasi Jadi Syarat Pencairan Dana Ohoi
Umar mengingatkan, keberadaan koperasi menjadi salah satu syarat penting dalam proses pencairan Dana Ohoi. Jika tidak terbentuk dan tidak berjalan, pencairan Dana Ohoi berpotensi terkendala.
“Karena itu kami minta seluruh elemen di ohoi—pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah ohoi—harus duduk bersama mencari solusi lahan. Jangan apatis,” katanya.
Ia optimis seluruh Kepala Ohoi memiliki komitmen yang sama untuk membangun koperasi, hanya saja terbentur persoalan teknis di lapangan.
“Kita harus kolaborasi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Ohoi, dan TNI. Apa pun risikonya, kita cari solusi terbaik agar program strategis nasional ini benar-benar berjalan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkas Umar.
