Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Raden Affandy Z. Hassannusi, S.STP., M.Si, mengatakan bantuan itu disiapkan atas arahan langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, menyusul situasi darurat yang memaksa ratusan warga mengungsi.
“Berkaitan dengan bencana sosial ini, kami dari Dinas Sosial Provinsi Maluku sesuai arahan Bapak Gubernur langsung diperintahkan untuk segera melakukan penanganan yang sifatnya darurat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya emergency harus segera dipenuhi,” kata Affandy kepada wartawan di sela kunjungan Gubernur Maluku bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Ohoi Danar Ternate, Minggu (29/3/2026).
Pengungsi Butuh Penanganan Cepat
Menurut Affandy, warga yang terdampak konflik membutuhkan penanganan serius selama berada di lokasi pengungsian. Karena itu, bantuan yang disalurkan diprioritaskan untuk kebutuhan paling mendesak.
Bantuan tersebut berasal dari buffer stock Dinas Sosial Provinsi Maluku dan mencakup berbagai kebutuhan dasar, mulai dari bahan makanan, tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda mobile, lampu darurat, hingga perlengkapan sekolah untuk anak SD, SMP, dan SMA.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan alat ibadah, family kit, perlengkapan mandi, pakaian darurat, serta kebutuhan khusus anak-anak seperti minyak telon dan perlengkapan dasar lainnya.
“Kami yakin masyarakat yang terkena musibah ini kemungkinan keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Karena itu, kebutuhan dasar mereka harus segera dijawab,” ujarnya.
Stok di Malra Kosong, Bantuan Digunakan dari Tual
Affandy mengungkapkan, langkah penanganan cepat sempat menghadapi kendala karena stok bantuan di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara dilaporkan kosong.
Untuk mengatasi kondisi itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan daerah terdekat, yakni Kota Tual, guna meminjam stok logistik yang sebelumnya pernah didistribusikan ke wilayah tersebut.
“Karena waktunya mendesak, kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial terdekat. Di Malra stoknya kosong, sehingga kami mengambil langkah cepat dengan menggeser bantuan dari Tual. Nanti akan segera kami gantikan dari Ambon,” jelasnya.
Bantuan Bisa Bertambah Jika Pengungsian Berkepanjangan
Meski bantuan tahap awal telah disalurkan, Dinsos Maluku membuka peluang penambahan bantuan jika kondisi pengungsian berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Affandy mengatakan, kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara belum seluruhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan stok di tingkat provinsi.
“Kalau dilihat dari jumlah kebutuhan yang diusulkan, mungkin ada yang sudah terpenuhi, ada juga yang belum. Untuk itu kami akan meminta tambahan dukungan dari Kementerian Sosial,” katanya.
Ia menegaskan, apabila masa pengungsian melampaui waktu tertentu dan kebutuhan masyarakat terus bertambah, maka pihaknya akan berupaya kembali memenuhi kebutuhan tersebut sesuai ketersediaan logistik.
Data Pengungsi Harus Lengkap
Agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, Dinas Sosial Provinsi Maluku meminta agar data penerima bantuan disusun secara rinci by name by address.
“Kami berharap bantuan ini bisa disalurkan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa kepada masyarakat kedua belah pihak yang menjadi korban. Data penerimanya harus lengkap by name by address,” tegasnya.
Ia menyebut, hingga Minggu pagi, pihaknya telah menerima daftar nama korban, baik dalam bentuk data perorangan maupun berdasarkan kepala keluarga.
Data tersebut, kata Affandy, juga akan menjadi bagian dari laporan resmi kepada Gubernur Maluku dan diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.
Pemprov Minta Atensi Kemensos
Dalam situasi keterbatasan fiskal daerah, Dinsos Maluku berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, untuk membantu penanganan korban konflik sosial di Maluku Tenggara.
“Kami sangat mengharapkan atensi dari Kementerian Sosial. Di tengah kondisi keuangan daerah dan negara seperti sekarang, tentu ada keterbatasan. Kami berharap ada sentuhan bantuan langsung dari Kemensos,” ujarnya.
Sekitar 450 Warga Tercatat Mengungsi
Berdasarkan data sementara yang diterima Dinsos Provinsi Maluku, jumlah warga yang terdampak dan berada dalam pengungsian mencapai sekitar 450 orang.
Namun demikian, jumlah kepala keluarga (KK) masih menunggu pembaruan dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara.
“Sampai tadi, data yang masuk ke kami sekitar 450 orang. Untuk jumlah KK, kami masih menunggu update terbaru dari Dinsos Kabupaten,” katanya.
Gubernur Juga Beri Bantuan Pribadi
Dalam kesempatan itu, Affandy juga mengungkapkan bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa secara pribadi turut memberikan bantuan berupa uang duka kepada pihak keluarga korban, termasuk bantuan kepada pihak imam.
Menurutnya, kehadiran langsung Gubernur bersama Forkopimda Provinsi Maluku menjadi bukti bahwa pemerintah serius menangani konflik tersebut.
“Ini bukti keseriusan Bapak Gubernur. Beliau menekankan bahwa negara hadir di sini. Penegakan hukum harus tetap berjalan,” ujar Affandy.
Harap Rekonsiliasi dan Penegakan Hukum
Affandy berharap situasi di Ohoi Danar segera membaik, masyarakat bisa kembali berdamai, dan aktivitas sosial berjalan normal seperti semula.
Ia juga menilai pernyataan warga saat pertemuan di balai ohoi menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menyelesaikan persoalan secara damai, dengan tetap mengedepankan proses hukum.
“Semoga keadaan makin membaik, masyarakat bisa kembali rekonsiliasi, bisa akur lagi, penegakan hukum tetap berjalan, dan masyarakat bisa hidup seperti semula,” pungkasnya.
