Pernyataan itu disampaikan Hanubun saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Bupati mengatakan, kondisi sejumlah infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, khususnya di Kei Besar, membutuhkan penanganan cepat dan tidak bisa terus menunggu keterbatasan anggaran rutin daerah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap menempuh skema pembiayaan lain selama itu sah, terukur, dan dapat dikembalikan sesuai ketentuan.
“Kalau kita pinjam Rp50 miliar saja tidak ada masalah, yang penting kembali pada waktunya,” tegas Hanubun, disambut tepuk tangan peserta forum.
Menurut dia, kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani antara lain jalan-jalan putus, jembatan rusak, hingga pembangunan pasar di Elat.
Bupati bahkan meminta agar setelah Musrenbang selesai, Pemerintah Daerah segera menyusun surat dan langkah administratif untuk membuka komunikasi terkait pembiayaan tersebut.
Hanubun menilai, keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat terus menghadapi kesulitan akses akibat infrastruktur yang rusak.
“Yang penting DPRD setuju, selesai,” ujarnya setengah berseloroh.
Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap langkah pembiayaan harus tetap dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
Pernyataan soal pinjaman daerah ini menjadi salah satu bagian paling menyita perhatian dalam forum Musrenbang, karena menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Larvul Ngabal itu.
