Hal tersebut disampaikan Lewerissa saat menghadiri penyerahan bantuan sosial dan buka puasa bersama masyarakat Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam bersama unsur Forkopimda dan masyarakat setempat.
Menurut Lewerissa, kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden menyebabkan pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam membelanjakan anggaran.
“Kalau dulu dana dari pusat sangat besar dan mudah digunakan untuk berbagai program, sekarang berbeda. Transfer dana ke daerah lebih terbatas sehingga kita harus benar-benar selektif menggunakan anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai perubahan kebijakan tersebut justru membawa keuntungan bagi daerah karena banyak program pembangunan yang langsung dijalankan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Ia mencontohkan program bantuan rumah layak huni yang meningkat drastis. Pada tahun 2025, Maluku hanya memperoleh 81 unit bantuan bedah rumah. Namun pada 2026 jumlahnya melonjak menjadi 2.998 unit di seluruh Maluku.
Khusus Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahap pertama akan mendapatkan sekitar 200 unit rumah yang akan direnovasi.
Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan sekitar 500 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat Maluku Tenggara.
Tidak hanya sektor perumahan, berbagai program pembangunan lain juga mengalami peningkatan, seperti pengembangan kampung nelayan, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga program hilirisasi kelapa.
Lewerissa juga mengungkapkan bahwa proyek strategis nasional pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan segera dimulai tahun ini.
Proyek migas raksasa tersebut diperkirakan menyerap sekitar 15 ribu hingga 20 ribu tenaga kerja.
“Ini peluang besar bagi anak-anak Maluku. Banyak posisi pekerjaan yang tersedia, termasuk tenaga keamanan yang jumlahnya ribuan,” katanya.
Selain pembangunan ekonomi, Gubernur juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan faktor penting bagi kemajuan daerah. Ia mengingatkan bahwa konflik sosial dapat menghambat investasi dan merusak citra daerah.
“Kalau daerah tidak aman, investor tidak akan datang. Wisatawan juga tidak akan tertarik berkunjung,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum.
“Kita harus menunjukkan bahwa masyarakat Maluku adalah masyarakat beradab yang menjunjung tinggi hukum dan menjaga persaudaraan,” pungkasnya.
