Dalam pemaparannya pada Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (23/2/2026), Klemens secara terbuka menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
“Dari tahun ke tahun bukannya turun, tapi naik. Tingkat pengangguran terbuka naik, inflasi naik, sementara pertumbuhan ekonomi justru turun. Pertanyaannya, apa yang salah?” tegasnya, merespons tantangan yang sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam.
Pengangguran Tembus 6,01 Persen, Inflasi 3,93 Persen
Klemens memaparkan, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 mencapai 6,01 persen, naik dari target 4,25 persen. Padahal pada 2024 angka tersebut sempat ditekan.
Sementara itu, laju inflasi year on year pada 2025 melonjak menjadi 3,93 persen, jauh dibandingkan 2024 yang hanya 0,16 persen. Kenaikan ini dinilai berkaitan erat dengan ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan pangan dari luar wilayah.
“Kalau beras terlambat masuk, harga naik. Cabe terlambat, naik. Ayam terlambat, naik. Cuaca buruk, harga ikan naik. Kita sangat tergantung dari luar,” ujarnya.
Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan juga kembali naik ke angka 0,260 pada 2025, menunjukkan adanya kesenjangan yang belum tertangani secara optimal meski pembangunan infrastruktur terus berjalan.
“Turun, tapi kecil sekali. Kita kerja satu tahun penuh, hanya turun nol koma nol enam,” kata Klemens.
Ia mengakui bahwa intervensi program kerap tidak tepat sasaran. Padahal data kantong-kantong kemiskinan telah tersedia melalui Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).
“Data sudah ada. Rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, air minum tidak layak sudah terpetakan. Tapi intervensi sering tidak berada di lokasi itu,” ungkapnya.
IPM Naik, Tapi Masih di Bawah Provinsi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara pada 2025 mencapai 71,16, melampaui target 70,70. Namun capaian ini masih berada di bawah IPM Provinsi Maluku (71,57) dan nasional (74,20).
Disisi lain, prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 12,43 persen. Namun, koordinasi lintas OPD dinilai belum solid.
“Dinas Kesehatan kerja sendiri di lokus stunting, sementara OPD lain bangun rumah, air minum, sanitasi di lokasi berbeda. Akhirnya tidak ketemu,” tegasnya.
Infrastruktur, Ketahanan Pangan dan Tata Kelola Jadi Sorotan
Klemens juga menyoroti rendahnya kemantapan jalan yang turun menjadi 43,38 persen, indeks keterhubungan wilayah 53 persen, serta masih adanya kantor pemerintahan yang belum memiliki gedung permanen.
Disektor pangan, Maluku Tenggara dikategorikan rawan pangan berdasarkan data Badan Pangan Nasional. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah masih tinggi, sementara pangan lokal kurang diminati.
Dibidang tata kelola, indeks inovasi daerah hanya berada di angka 1,18 dan dikategorikan kurang inovatif. Padahal daerah inovatif berpeluang mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat.
“Kita kaya struktur, tapi miskin fungsi. Organisasi harus mulai berpikir ulang,” katanya.
Fokus 2027: Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Menghadapi kondisi tersebut, RKPD 2027 dirumuskan selaras dengan Asta Cita Presiden, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, serta prioritas strategis nasional.
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada Pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, Pelayanan dasar merata dan berkualitas, SDM kuat dan berdaya saing, Ketahanan pangan dan Tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan.
Sektor unggulan yang diprioritaskan meliputi perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai basis keunggulan komparatif daerah.
“Kita sedang berada pada fase fondasi transformasi 2025–2030. Jangan lompat ke akselerasi kalau fondasinya belum kuat,” ujarnya.
Target 2027 Naik Signifikan
Pemkab Maluku Tenggara menargetkan pada 2027, IPM naik menjadi 72,09, Kemiskinan turun ke 18,05 persen, Pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, Pengangguran turun ke 4,16 persen, Inflasi terkendali di 2–2,5 persen dan Indeks Gini turun ke 0,244.
Klemens menegaskan, pencapaian target tersebut hanya mungkin jika seluruh OPD bekerja terintegrasi dan berbasis data.
“Ini perencanaan teknokratik. Jangan malu dengan data. Justru dari data itulah kita tahu apa yang harus kita benahi,” pungkasnya.
Forum tersebut menjadi titik awal sebelum tahapan Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, hingga Musrenbang Kabupaten untuk finalisasi RKPD 2027.
