"Menimbang Batas Sehat antara Kritik dan Kerja Sama"
Oleh: Buce Rahakbauw
Ketua PWI Maluku Tenggara
LANGGUR, HARIANMALUKU.com - Hubungan antara pers dan pemerintah daerah kerap digambarkan sebagai simbiosis mutualistik—dua institusi yang saling membutuhkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat. Namun dalam praktiknya, relasi ini tidak selalu berjalan mulus. Ada dilema klasik yang terus muncul: apakah pers harus menjadi mitra konstruktif pemerintah daerah, atau tetap berdiri kritis dan independen, bahkan ketika kritik itu terasa tajam?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi menyentuh inti demokrasi lokal, kebebasan pers, dan kepentingan publik.
Pers dan Pemerintah: Dua Pilar Demokrasi Lokal
Dalam sistem demokrasi, pers memegang fungsi kontrol sosial (watchdog). Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi jalannya kekuasaan—termasuk di tingkat daerah. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah serangan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan sebagaimana mestinya.
Namun di tingkat lokal, realitasnya lebih kompleks. Media sering bergantung pada pemerintah daerah sebagai sumber informasi, akses peliputan, bahkan anggaran iklan. Ketergantungan ini berpotensi memengaruhi independensi redaksional jika tidak dikelola secara profesional.
Independensi: Garis Batas yang Tak Boleh Pudar
Seperti pernah ditegaskan oleh Goenawan Mohamad, kebebasan pers adalah ruang vital demokrasi. Ketika media kehilangan keberanian untuk mengkritik kekuasaan, maka fungsi dasarnya sebagai pengawal publik ikut melemah.
Pandangan serupa juga dikemukakan Helvy Tiana Rosa, yang menekankan pentingnya independensi media, terutama dalam menghadapi isu sensitif seperti korupsi anggaran, pelayanan publik yang timpang, hingga dinamika politik lokal. Media yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko mengalami “sensor halus” yang tak kasat mata.
Di sisi lain, sejumlah pemimpin redaksi nasional berpendapat bahwa sinergi dengan pemerintah dapat meningkatkan kualitas informasi publik—selama tidak ada intervensi terhadap kebijakan editorial.
Di sinilah letak batas sehat itu: kerja sama boleh, intervensi tidak.
Kerja Sama Itu Perlu, Tetapi Bersyarat
Kerja sama antara pers dan pemerintah daerah dapat berbentuk peliputan program pembangunan, sosialisasi kebijakan publik, edukasi kesehatan, atau kampanye kepentingan masyarakat seperti vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Dalam konteks ini, pers berperan sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi.
Namun kerja sama menjadi bermasalah ketika pemberitaan berubah menjadi glorifikasi tanpa ruang evaluasi. Jika media hanya menyajikan sisi positif tanpa kritik, publik akan melihatnya sebagai corong pemerintah, bukan sebagai institusi independen.
Kredibilitas adalah aset utama pers. Sekali hilang, sulit dipulihkan.
Potret Dilema di Daerah
Di banyak daerah, tekanan terhadap media tidak selalu datang secara langsung. Kontrol anggaran iklan bisa menjadi instrumen persuasi halus. Wartawan pun kerap berada dalam dilema: menulis kritik tajam berisiko kehilangan akses, tetapi diam berarti mengkhianati fungsi jurnalistik.
Ini realitas yang tidak bisa dipungkiri dalam ekosistem media lokal.
Menemukan Batas Sehat
Agar kritik dan kerja sama dapat berjalan seimbang, ada beberapa prinsip yang perlu ditegakkan:
Kritik sebagai Energi Perbaikan
Kritik tidak harus destruktif. Kritik yang berbasis data justru dapat mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan publik. Sorotan media terhadap buruknya layanan kesehatan atau infrastruktur, misalnya, sering menjadi pemicu perbaikan kebijakan.
Tanpa kritik, banyak persoalan publik berpotensi terabaikan.
Kritik dan Kerja Sama Bukan Dua Kutub
Kritik dan kerja sama bukanlah dua kutub yang saling meniadakan. Dalam demokrasi lokal yang sehat, keduanya dapat berjalan beriringan. Pers tetap independen dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah memandang media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
