Thaher menilai praktik penjualan bantuan kerap terjadi di lapangan dan justru menggagalkan tujuan pemberdayaan, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat pesisir.
“Bantuan ini jangan dijual. Banyak temuan di lapangan, sarana yang diberikan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, tetapi malah dijual. Ini sangat merugikan kita semua,” tegas Bupati.
Menurutnya, Pemerintah Daerah tengah berupaya mendorong pemberdayaan ekonomi nelayan kecil dan pembudidaya sebagai salah satu strategi utama mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis, dan Berkeadilan periode 2025–2029.
Bupati mengungkapkan, Maluku Tenggara memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap pelagis dan demersal maupun budidaya rumput laut. Saat ini, potensi lahan rumput laut tersebar di 11 klaster dengan total luasan mencapai 8.662,23 hektare.
Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Program pemberdayaan dinilai belum merata dan belum menjangkau sebagian besar masyarakat pesisir akibat keterbatasan keuangan daerah, kondisi yang menurut Bupati juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.
“Meski di tengah keterbatasan anggaran, kita harus tetap fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, pada 2025 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan kembali menggulirkan program pemberdayaan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan, termasuk bantuan sarana penangkapan dan budidaya rumput laut.
Hanubun juga meminta Dinas Perikanan tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi aktif melakukan monitoring, pendampingan, dan edukasi kepada penerima manfaat agar bantuan benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan.
“Penyerahan bantuan hari ini adalah langkah awal. Kuncinya ada pada pendampingan berkelanjutan agar kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya rumput laut benar-benar meningkat,” pungkasnya.
