SAPARUA, HARIANMALUKU.COM — Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Saparua, Jhon Titaley, memilih walk out dari rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pulau Saparua, Selasa (6/1/2026). Sikap tersebut diambil karena kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Pemerintahan Negeri Tuhaha dalam rapat yang dihadiri seluruh kepala pemerintahan negeri se-Pulau Saparua dan unsur Forkopimcam.
Rapat Forkopimcam Pulau Saparua bersama KPN dan Ketua Saniri se-Pulau Saparua tersebut digelar untuk membahas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pulau Saparua. Selain itu, pertemuan juga membicarakan peristiwa yang terjadi pada Minggu, 4 Januari 2026, yakni pertikaian antar pemuda Negeri Tuhaha dan Negeri Tiouw yang kemudian berdampak pada pemuda Negeri Saparua yang berusaha melerai kejadian tersebut.
Menurut Titaley, pembahasan persoalan tersebut seharusnya melibatkan Pemerintahan Negeri Tuhaha.
“Kalau memang ingin membicarakan permasalahan yang terjadi, seharusnya Pemerintahan Negeri Tuhaha hadir,” ujarnya kepada media.
Ia menegaskan persoalan ini tidak boleh dipandang sepele, mengingat terdapat warga Negeri Saparua yang menjadi korban meski tidak mengetahui akar persoalan dan hanya berusaha melerai pertikaian. Akibat kejadian itu, korban harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Ambon untuk mendapatkan perawatan medis.
Titaley meminta Forkopimcam Pulau Saparua agar menghadirkan Pemerintahan Negeri Tuhaha dan unsur saniri negeri terkait, serta mendorong pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut secara serius.
Ia juga mendesak agar para pelaku segera dihadirkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Harus diberikan efek jera. Kalau tidak, permasalahan terkait situasi kamtibmas di Pulau Saparua ini tidak akan benar-benar kondusif,” tegasnya.
Ia berharap adanya keterbukaan dan perhatian serius dari Pemerintahan Negeri Tuhaha bersama unsur pemerintah terkait untuk menghadirkan para pelaku yang telah dikantongi pihak kepolisian, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut.
Diketahui, aksi walk out yang dilakukan KPN Saparua tersebut mendapat dukungan dari KPN lainnya sebagai bentuk solidaritas dan dorongan agar Pemerintahan Negeri Tuhaha dihadirkan dalam forum resmi pembahasan kamtibmas.
Sementara itu, hasil rapat Forkopimcam Pulau Saparua disepakati akan dilanjutkan pada Rabu (7/1/2026). Pertemuan lanjutan tersebut akan mempertemukan Pemerintah Negeri Saparua dan Pemerintah Negeri Tuhaha bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, unsur saniri, serta Forkopimcam Pulau Saparua.
Agenda lanjutan ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIT dan bertempat di Aula Kantor Camat Saparua, guna membahas penyelesaian persoalan kamtibmas antara kedua negeri tersebut. (*)
