Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara mendadak saat Ramadan sudah berjalan. Pemda diminta memanfaatkan data historis inflasi sebagai dasar menyusun kebijakan. “Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, tidak akan bisa kita menanggulanginya,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Tomsi mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah segera menggelar rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, serta merumuskan langkah konkret menghadapi potensi gejolak harga. Ia bahkan menantang Pemda menjadikan Ramadan 2026 sebagai momentum pembuktian bahwa harga kebutuhan pokok bisa dijaga tetap stabil.
Sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian utama, di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Kemendagri meminta Pemda memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pelaku usaha guna memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar.
Di sisi lain, Tomsi mengungkapkan inflasi nasional secara tahunan (year on year) pada Desember 2025 tercatat 2,92 persen, masih dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Menurutnya, inflasi ideal penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi terlalu rendah berisiko menekan petani, sementara inflasi tinggi membebani masyarakat.
Tohir mengakui inflasi bulanan Desember 2025 sempat naik 0,64 persen akibat bencana di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, capaian nasional dinilai tetap terjaga. Atas hal itu, Tomsi mengapresiasi kinerja Pemda dan seluruh pihak terkait, sembari menegaskan perlunya evaluasi tajam terhadap daerah dengan inflasi tinggi yang berlangsung lama.
Kemendagri juga meminta setiap daerah segera menyusun rapor inflasi sepanjang 2025 sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan wilayah penyumbang inflasi tertinggi beserta komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas, tetapi untuk menunjukkan kemampuan dan keseriusan daerah dalam mengendalikan inflasi,” tegas Tomsi.
