Penegasan itu disampaikan Bupati Hanubun saat menghadiri Dialog Strategis Nasional 2026 bersama para guru besar, dosen, serta mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) dan strata tiga (S3) dari Universitas Sahid (Usahid) dan Universitas Indonesia (UI) di Jakarta Kamis (15/1/2026).
Dalam sambutannya, Hanubun menggambarkan Maluku Tenggara sebagai wilayah yang sangat bergantung pada laut dan pesisir sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan budaya maritim dinilai sangat besar, namun di sisi lain daerah masih menghadapi tantangan nyata.
“Daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara dihadapkan pada keterbatasan fiskal, infrastruktur yang belum merata, penguatan SDM dan teknologi, serta tantangan konektivitas antarpulau. Karena itu, dialog strategis seperti ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada konsep,” ujar Hanubun.
Thaher menekankan bahwa ekonomi biru di daerah tidak bisa disalin mentah dari pusat, melainkan harus diimplementasikan secara kontekstual. Di Maluku Tenggara, ekonomi biru diarahkan pada perikanan berkelanjutan berbasis nelayan lokal, pariwisata bahari skala kecil hingga menengah yang ramah lingkungan, hilirisasi sederhana di desa-desa pesisir, serta perlindungan ekosistem laut sebagai aset jangka panjang dengan mengoptimalkan kearifan lokal dan hukum adat.
Hanubun juga mengaitkan tantangan implementasi ekonomi biru dengan kondisi nasional dan global saat ini. Menurutnya efisiensi anggaran, ketidakpastian global, serta dinamika perubahan ekonomi menuntut daerah untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif.
“Inovasi tidak selalu berarti teknologi canggih. Bagi daerah kepulauan, inovasi justru lahir dari cara berpikir yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, bukan meniru daerah lain tanpa penyesuaian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Hanubun menekankan pentingnya kolaborasi multipihak sebagai kunci menjembatani kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Bagi Thaher, implementasi ekonomi biru membutuhkan peran aktif pemerintah pusat melalui regulasi adaptif, perguruan tinggi lewat riset terapan dan penguatan SDM, media dalam membangun narasi publik yang sehat, dunia usaha sebagai penyedia pembiayaan berkelanjutan, serta komunitas lokal sebagai pelaku utama.
“Daerah tidak bisa berjalan sendiri. Forum ini menjadi ruang penting untuk menyambungkan semua peran tersebut,” katanya.
Pada kesempatan itu, Hanubun juga menyinggung posisi strategis Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah sekitar 712.479 kilometer persegi, yang lebih dari 90 persennya merupakan wilayah laut.
“Maluku Tenggara terbuka untuk kolaborasi, baik melalui pilot project ekonomi biru, penguatan SDM dan inovasi daerah, investasi berkelanjutan berbasis lokal, maupun kemitraan riset dan kebijakan,” pungkas Hanubun.
