Anis mengungkapkan, seluruh anggaran kementerian sejatinya dibahas dan disepakati bersama DPR RI, khususnya di Komisi XI. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berperan mengoordinasikan dan mengarahkan program-program kementerian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Meski demikian, pengelolaan keuangan negara tetap berada di tangan Kementerian Keuangan. Seluruh keputusan akhir anggaran, kata Anis, “diketok palu” melalui Komisi XI DPR RI, dengan pembahasan teknis dilakukan di Badan Anggaran (Banggar), tempat ia juga menjadi anggota.
“Seluruh anggaran kementerian itu ketok palunya di Komisi XI dan dibahas di Banggar. Saya ikut prihatin karena banyak daerah terdampak pemotongan anggaran,” ujar Anis Byarawati.
Ia menambahkan, hampir seluruh anggota DPR dari berbagai komisi memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak langsung dan berat bagi daerah. Tidak sedikit anggota Banggar yang menyampaikan keberatan karena daerah pemilihannya kesulitan membiayai pembangunan akibat berkurangnya alokasi anggaran.
Kondisi tersebut, menurut Anis, kerap membuat kepala daerah pulang dari pembahasan anggaran dengan “tangan hampa”. Di sisi lain, daerah tetap dituntut berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, meski kemampuan fiskal semakin terbatas.
“Jika daerah kekurangan anggaran, tentu sulit membangun infrastruktur dan program pendukung ekonomi. Akhirnya, pembangunan tetap berjalan, tetapi lebih banyak dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Anis menegaskan, pemerintah pusat tetap menggulirkan sejumlah program yang berdampak langsung bagi masyarakat daerah, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Namun, ia mengakui tantangan keuangan nasional yang ditandai defisit anggaran dan belanja negara yang lebih besar dari pendapatan terasa jauh lebih berat bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara, dengan keterbatasan konektivitas, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dirinya menilai, keterbatasan fiskal daerah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan besar. Biaya transportasi logistik yang tinggi, rentang kendali antarwilayah yang berjauhan, serta ketergantungan pada cuaca membuat pelaksanaan pembangunan di daerah kepulauan membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.
Anggota Komisi XI DPR RI Dapil DKI itu menegaskan, tanpa kebijakan fiskal yang lebih berpihak, daerah kepulauan berisiko tertinggal dalam pembangunan nasional. Ia mendorong agar pemerintah pusat mempertimbangkan skema afirmatif dan perlakuan khusus bagi daerah kepulauan dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran ke depan.
“Daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara punya tantangan berlapis. Kalau disamakan dengan daerah lain, tentu tidak adil. Ini yang terus kami suarakan dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.
Menurut Anis, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan daerah. Jika daerah tidak diberi ruang fiskal yang memadai, maka target pertumbuhan ekonomi nasional berisiko sulit tercapai secara merata dan berkeadilan.
Byarawati berharap, ke depan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat, tidak hanya melalui program pusat, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah agar pemerintah kabupaten dan kota memiliki keleluasaan dalam merancang pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menjadi forum dialog antara DPR RI dan pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan. Anis memastikan, berbagai masukan dari Maluku Tenggara akan dibawa dan disuarakan dalam pembahasan anggaran di tingkat nasional.
