Dalam praktik umum, jabatan sekjen partai kerap identik dengan teknokrat organisasi—rapi, detail, namun minim daya konsolidasi. Hasto justru mematahkan stigma itu. Ia adalah administrator yang tertib sekaligus konsolidator yang efektif, mampu merekatkan emosi kader dan menjaga ketahanan partai di tengah turbulensi politik nasional.
Di bawah kendali administratifnya, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia yang meraih sertifikat International Organization for Standardization (ISO) pada 2015, dengan indikator pelembagaan partai, transparansi, dan akuntabilitas. Sebuah capaian yang menegaskan bahwa modernisasi partai bukan sekadar jargon.
Sementara dalam kerja konsolidasi massa, Hasto menjadi salah satu faktor kunci yang menopang kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga mengantarkan PDI Perjuangan meraih kemenangan dalam tiga Pemilu Legislatif berturut-turut: 2014, 2019, dan 2024. Konsistensi ini bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari disiplin ideologis dan ketepatan membaca arah politik.
Fatsun politik Hasto terang dan tak berkelok: ideologi Bung Karno dan garis politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ia tidak bernegosiasi dengan prinsip, tidak pula tergoda untuk bergeser demi kepentingan sesaat.
Kemampuannya membaca pola politik membuat Hasto kerap mengambil langkah abstrak lebih dulu, lalu bertindak taktis dengan ujung cerita yang—berulang kali—berakhir pada kemenangan partai. Dalam sejarah politik nasional, hal ini pernah tampak jelas pada 2015, ketika ia berhadapan langsung dengan Abraham Samad. Saat itu, Hasto secara terbuka membongkar manuver yang diduga menyalahgunakan kewenangan Ketua KPK demi ambisi politik pribadi.
Memasuki awal 2025, Hasto kembali berada di pusaran konflik kekuasaan. Ia dikriminalisasi melalui KPK—sebuah peristiwa yang oleh banyak kalangan dibaca sebagai konsekuensi dari kritik-kritiknya terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo. Proses hukum tersebut sarat nuansa politis, terutama ketika replik jaksa gagal menjawab substansi perkara dan justru bertentangan dengan fakta persidangan.
Namun sejak awal, Hasto memahami jalan yang ia pilih: jalan samurai—jalan yang setiap saat bisa ditebas oleh hukum dan kekuasaan. Kriminalisasi itu tak lain adalah wujud politik balas dendam. Meski demikian, sejarah memiliki caranya sendiri untuk bekerja.
Takdir akhirnya berpihak pada kebenaran. Hasto dibebaskan. Ia keluar dari pusaran kriminalisasi dengan kepala tegak.
Pada 14 Agustus 2025, Megawati Soekarnoputri kembali mempercayakan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan untuk masa bakti 2025–2030. Kepercayaan ini bukan sekadar pengulangan mandat, melainkan penegasan atas konsistensi, loyalitas, dan etika politik.
Seperti halnya Megawati, Hasto tidak melakukan segalanya demi menang. Ia menempatkan etika sebagai fondasi, agar setiap kemenangan memiliki ruh, jiwa, dan makna sejarah.
