Imbauan itu disampaikan Bima dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan digelar secara hybrid dari Mabes TNI, Cilangkap, Selasa (25/11/2025). Rapat turut dihadiri anggota Kabinet Merah Putih, sementara para kepala daerah, Dandim, dan Babinsa mengikuti secara virtual.
Bima mengapresiasi kerja sama Pemda dan TNI yang telah membuat proses pendataan lahan berjalan cepat. Namun, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih memerlukan tindak lanjut, terutama terkait alas hak dan status aset lahan yang belum jelas.
“Bila ada indikasi lahan merupakan aset kementerian, lembaga, atau BUMN, koordinasi harus segera dilakukan. Kami siap memfasilitasi komunikasi dengan K/L terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lahan yang membutuhkan penanganan teknis tetap dapat diusulkan selama Pemda dan Forkopimda mampu menanganinya. Sebaliknya, lahan dengan kondisi berat tidak perlu diajukan.
Wamendagri juga membuka peluang penggabungan dua desa apabila salah satu wilayah tidak memiliki lahan atau jumlah penduduk yang mencukupi. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran Satgas KDKMP, Kodim, dan Babinsa dalam mempercepat klarifikasi dan pengecekan lapangan.
“Banyak yang memerlukan tindak lanjut terkait alas hak di lapangan. Segera koordinasikan bila aset tersebut bukan milik pemerintah daerah,” tegasnya.
Bima turut menyoroti persoalan lahan KDKMP di kawasan perkotaan, di mana banyak lokasi berada pada fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos). Karena itu, katanya, Pemda perlu berkoordinasi langsung dengan ATR/BPN setempat untuk memastikan status lahan.
“Kami menemukan beberapa titik yang ideal, namun masih masuk kategori fasum atau fasos. Ini bisa disosialisasikan kepada warga untuk diproses sebagai lahan Kopdes,” jelasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
