Gelar kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, disertai prosesi adat peusijuk yang dipandu oleh Wali Nanggroe.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito mengaku terharu dan berterima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya. Ia menyebut gelar tersebut sebagai penghargaan istimewa, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bagi keluarga dan institusi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga yang memiliki legitimasi kuat secara hukum dan sosial. Mendapat penghargaan dari lembaga ini tentu menjadi kebahagiaan luar biasa bagi saya,” ujar Tito.
Tito bercerita, dirinya tidak menyangka akan memperoleh gelar adat tersebut. Niat penganugerahan itu disampaikan Wali Nanggroe saat melakukan audiensi di Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu, di mana keduanya membahas perkembangan Aceh dari sisi pembangunan, politik, dan keamanan.
“Saya sempat kaget ketika beliau menyampaikan niat itu. Menurut beliau, selama saya menjabat Kapolri hingga kini menjadi Mendagri, perhatian terhadap Aceh tetap berlanjut — menjaga stabilitas politik dan keamanan di sini,” jelasnya.
Mendagri menegaskan, Aceh memiliki tempat istimewa dalam sejarah Indonesia, terutama karena daerah ini berhasil melewati masa konflik panjang menuju perdamaian yang kini menjadi contoh dunia. Ia berharap semangat perdamaian dan harmoni di Aceh terus dijaga oleh semua pihak.
Gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” diberikan kepada Mendagri Tito sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, serta pemerintahan di Aceh — baik saat menjabat Kapolri maupun Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, Tito dinilai mengedepankan pendekatan keilmuan dan kebijaksanaan dalam menyeimbangkan pelaksanaan syariat Islam, adat, dan hukum negara, sekaligus berperan penting dalam menjaga stabilitas dan marwah Aceh sebagai daerah berkeistimewaan dan bersyariat Islam.
