Umar menegaskan bahwa kepengurusan PGRI periode 2025–2030 memiliki tugas besar untuk mengawal mutu pendidikan serta memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan guru. “Kami diamanahkan untuk memastikan peningkatan kompetensi guru, menjaga marwah profesi, dan melindungi seluruh anggota,” ujarnya.
Menurutnya, struktur organisasi PGRI Maluku Tenggara hampir rampung hingga tingkat cabang. Seluruh cabang telah dibentuk dan dilantik, sementara kepengurusan tingkat ranting di Ohoi-Ohoi akan menjadi fokus pembenahan selanjutnya.
Terkait peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI, Umar menyebut momentum tersebut harus menjadi refleksi bagi seluruh pendidik untuk kembali pada tanggung jawab profesi. “Guru harus bekerja mandiri sesuai regulasi, mengawal mutu pendidikan dari TK hingga SMA/SMK,” katanya.
Bagi Hanubun, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, eksekutif, dan legislatif. “Pendidikan harus dikawal bersama agar hasilnya maksimal,” tambahnya.
PGRI lanjut dia, juga menyoroti tantangan pendidikan di era transformasi digital. Anak-anak didik generasi sekarang, katanya, berada pada fase perkembangan yang sangat cepat dan menuntut kemampuan beradaptasi tinggi. Karena itu, guru harus mampu menyesuaikan diri dengan teknologi, namun tetap menanamkan nilai-nilai karakter.
“Secanggih apa pun teknologi, pembentukan karakter tetap tidak bisa tergantikan. Guru harus menjadi teladan dan motivator yang menanamkan nilai keagamaan, intelektual, sosial, dan budaya kepada anak-anak,” tegasnya.
Lebih jauh berharap seluruh guru Maluku Tenggara terus memperkuat peran mereka dalam mempersiapkan generasi masa depan. “Tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membentuk pribadi anak-anak agar siap menghadapi masa depan bangsa,” pungkasnya.
