Menurut Bima, Pemda harus berinovasi dan memanfaatkan potensi lokal sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ia mencontohkan, daerah yang kuat di sektor pangan atau perikanan bisa mengembangkan wisata kampung nelayan maupun ekonomi kreatif.
“PAD tidak harus selalu dari pajak. Lihat potensi lokal yang bisa dikembangkan tanpa menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Bima juga meminta Pemda meninjau kembali pos belanja daerah agar lebih efisien. “Perjalanan dinas, makan-minum, dan belanja lain yang bisa dihemat, tolong disisir lagi,” tambahnya.
Selain efisiensi, Bima menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat sasaran. Ia meminta kepala daerah turun langsung bersama Bappeda dan bagian keuangan untuk memastikan dana publik digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kemendagri, kata Bima, juga berkomitmen memperkuat komunikasi antara Pemda, asosiasi kepala daerah, serta kementerian terkait untuk mendukung inovasi dan pelayanan publik. “Inovasi tidak bisa sendiri, perlu dukungan kampus, swasta, dan lembaga pembiayaan,” jelasnya.
Bima menutup dengan ajakan agar Pemda mempercepat realisasi belanja pemerintah guna memperkuat perputaran ekonomi daerah. “Kita dorong government spending agar ekonomi daerah makin bergerak,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi.
