Pertemuan yang berlangsung pukul 10.00–12.10 WIT tersebut turut dihadiri Danyon C Pelopor Sat Brimobda Maluku Kompol Rudy W. Muskitta, Wakapolres Malra Kompol Jufri Djawa, serta para pimpinan organisasi mahasiswa dan kepemudaan, mulai dari GMKI, KNPI, GMNI, IMM, PMII, HMI, PMKRI hingga KAMMI.
Kapolres: Pemuda Mitra Penting Menjaga Kamtibmas
Dalam arahannya, Kapolres Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi atas sikap pemuda yang memilih menahan diri tidak melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana terjadi di sejumlah daerah lain. Menurutnya, hal itu menunjukkan kedewasaan serta komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Keputusan teman-teman pemuda untuk tidak turun aksi adalah langkah bijak. Kita tidak ingin ada potensi penyusup yang memicu kericuhan seperti di Jakarta dan Makassar. Maluku Tenggara harus tetap aman dan kondusif,” tegas Kapolres.
Ia juga mengajak OKP Cipayung Plus untuk membuat himbauan dalam bentuk video bersama, yang akan dikirimkan kepada Kapolda Maluku sebagai bukti komitmen menjaga stabilitas daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemuda, pemerintah, dan kepolisian dalam mendorong kegiatan produktif, termasuk pengembangan produk lokal.
“Saya akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Bupati Maluku Tenggara agar aspirasi pemuda bisa ditindaklanjuti. Mari kita kawal bersama keamanan daerah ini,” ujarnya.
Aspirasi Pemuda: Dari Konflik Lokal hingga Polsek Baru
Sejumlah ketua organisasi kepemudaan menyampaikan pandangan dan usulan dalam forum tersebut. Ketua IMM menegaskan bahwa pemuda Maluku Tenggara berkomitmen menyuarakan aksi damai tanpa kekerasan. Ia juga menekankan pentingnya tokoh adat dalam membina pemuda serta perlunya wadah komunikasi rutin dengan kepolisian.
Ketua PMKRI menyoroti kebutuhan pembangunan Polsek baru di wilayah Kei Besar yang dinilai masih kurang mendapat perhatian. Menurutnya, keberadaan Polsek baru akan mempercepat penanganan persoalan keamanan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Ketua GMNI mendorong agar pertemuan serupa dilaksanakan secara rutin. Ia juga menyinggung fenomena konflik antar pelajar yang masih terjadi, termasuk kebiasaan membawa senjata tajam ke sekolah. GMNI bahkan berencana melakukan sosialisasi ke SMA untuk mencegah praktik tersebut.
Ketua GMKI dalam pernyataannya meminta agar Polres Malra lebih serius menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan mengevaluasi personel yang dinilai kurang responsif. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan Pilkada yang belum tuntas berpotensi memicu kericuhan.
Isu Lain: Bom Ikan, Miras, dan Peran Sekolah
Dari pihak PMII dan KNPI, perhatian juga diarahkan pada masalah sosial yang berdampak luas, seperti konflik antar pelajar, praktik bom ikan yang merusak ekosistem laut, hingga penyalahgunaan minuman keras (miras) yang kerap menjadi pemicu bentrokan antar pemuda.
Sekretaris KAMMI bahkan mendorong pemerintah desa (ohoi) untuk mengeluarkan aturan adat mengenai pelarangan miras. Ia juga menilai perlunya peningkatan kontrol terhadap pesta malam hari serta menghidupkan kembali tradisi ibadah bersama di desa sebagai sarana memperkuat persaudaraan.
Seruan Damai dan Komitmen Bersama
Dalam rangkaian diskusi, para pimpinan organisasi pemuda sepakat untuk mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan langkah-langkah preventif. Mereka juga menyatakan akan menyuarakan seruan damai ke internal masing-masing organisasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang berkembang.
“Pemuda adalah garda depan menjaga persatuan. Kami siap bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah demi keamanan bersama,” ungkap Ketua KNPI Maluku Tenggara.
Pertemuan silaturahmi ini diakhiri dengan seruan bersama menjaga keamanan dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
