Menurut Chaky, membangun Kei Besar bukan perkara mudah. Dengan kondisi geografis yang menantang, pembangunan membutuhkan proses panjang dan perjuangan serius. “Bukan sekadar membalik telapak tangan. Semua sudah tertuang dalam RPJMN dan RPJMD, artinya ada arah dan rencana jelas,” tegasnya, Sabtu (20/9/2025).
Rahajaan bahkan menyinggung fakta masa lalu yang jarang diungkap. Sebelum kepemimpinan Bupati M. Thaher Hanubun, dana Rp50 miliar yang sejatinya untuk Kei Besar justru dialihkan ke wilayah Kei Kecil. “Kalau hari ini ada yang bicara seolah tidak ada pembangunan di Kei Besar, jelas itu omong kosong. Justru pemerintahan Thaher Hanubun-lah yang pertama serius membuka akses jalan lingkar Kei Besar dan berbagai ruas lainnya,” lanjut Chaky.
Tak hanya itu, ketika bencana longsor setinggi tiga meter menutup jalan Kei Besar Utara Barat, Bupati Thaher Hanubun turun langsung ke lokasi. Ia segera menginstruksikan Dinas PUTR menanganinya. Fakta ini, kata Chaky, membantah keras tudingan Oknum Anggota DPRD Provinsi Maluku yang terkesan tidak paham realitas di lapangan.
Lebih jauh, Chaky menilai sebagai anggota DPRD Maluku mestinya paham soal kewenangan. Jalan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota punya alokasi tanggung jawab masing-masing. “Kalau wakil rakyat saja tidak tahu membedakan, patut dipertanyakan kapasitas dan keseriusannya memperjuangkan aspirasi rakyat,” sindirnya tajam.
Bupati Thaher bersama Wabup VR bahkan terus bergerak mencari solusi meski di tengah keterbatasan anggaran. Program infrastruktur strategis nasional terus didorong, mulai dari rekonstruksi jalan, perluasan jaringan air minum, pembangunan sarana sanitasi, hingga usulan lewat mekanisme Inpres Jalan Daerah (IJD). Di antaranya pembangunan ruas Tamangil Nuhuten–Soindat, rekonstruksi jalan Wer Ohoinam–Uwat, hingga jalan Ibra–Letvuan.
Tak berhenti di situ, usulan perluasan jaringan air minum di Kecamatan Kei Besar Utara Barat juga sudah diajukan, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan dapur MBG dengan dukungan APBN. “Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak memperhatikan Kei Besar, itu bukan saja keliru, tapi fitnah politik murahan,” tegasnya.
Chaky lantas mendesak agar oknum DPRD tersebut berhenti melempar isu tanpa data. “Rakyat butuh wakil yang bekerja, bukan yang asal bicara demi pencitraan. Kei Besar sudah menjadi perhatian serius pemerintah, buktinya ada di depan mata. Jadi jangan lagi bodohi masyarakat dengan narasi menyesatkan,” pungkasnya.