Isu Nomenklatur Mengemuka di Akhir Rapat Senat Terbuka Pemilihan Direktur Polikant

Keempat Bakal Calon Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual periode 2025-2029. Foto/dok: istimewa.
LANGGUR, MALUKU TENGGARA – Isu nomenklatur Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant) menjadi sorotan utama dalam sesi tanya jawab pada akhir Rapat Senat Terbuka dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Direktur Polikant periode 2025–2029, yang berlangsung di Ballroom lantai 3 Kantor Pusat Polikant, Senin, (4/8/2025).

Rapat senat terbuka yang mengusung tema "Siap Wujudkan Polikant Lebih Maju, Berdaya Saing dan Berprestasi" ini dibuka oleh Direktur sekaligus Ketua Senat Polikant, Jusron Ali Rahayaan, S.Pi., M.Si. Acara diawali dengan pengambilan nomor undian, penandatanganan kesepakatan damai antar kandidat, dan pemaparan visi misi oleh keempat bakal calon.

Namun perhatian forum semakin mencuat pada sesi akhir, saat Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn., mempertanyakan kejelasan nama institusi yang menggunakan nomenklatur “Tual”, sementara secara geografis kampus Polikant berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

“Di satu sisi kita di Maluku Tenggara, tapi di sisi lain nomenklaturnya Kota Tual. Barangkali bapak-bapak sekalian bisa mencari solusi terbaik untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara,” ujar Wabup Rahantoknam.

Pertanyaan serupa juga datang dari perwakilan Pemerintah Kota Tual, melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Tual, yang menyoroti pentingnya komitmen Polikant dalam membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah guna mendukung visi Kota Tual sebagai Kota Maritim yang Maryadat.

Jawaban Para Kandidat

Dr. Usman Madubun, S.Pi., M.Si. (nomor urut 3) menjelaskan bahwa nama Politeknik Perikanan Negeri Tual merupakan hasil perjuangan panjang sejak institusi ini masih berbentuk Akademi Perikanan Larvul Ngabal. Usman mengungkapkan, nama tersebut diajukan bersama DPRD Maluku Tenggara dan KBMT saat masih dipimpin oleh Bupati saat ini.

Ia menyebut, terdapat upaya untuk mengusulkan nama baru yang lebih netral dan nasional, yakni Politeknik Maritim Nusantara, namun prosesnya masih berjalan.

“Apa pun namanya, Kabupaten Maluku Tenggara adalah ibu, dan Kota Tual adalah ayah dari Polikant,” ujar Usman.

Menanggapi pertanyaan Dinas Pariwisata, Usman menegaskan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) kampus selalu merujuk pada RPJMD dua daerah, dan Tridharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat—akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di Malra dan Kota Tual.

Sementara itu, Roberto Mario Kabi Teniwut, S.E., M.M. (nomor urut 1) menyatakan bahwa proses pengusulan nama baru telah dilakukan di era kepemimpinan direktur saat ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dengan pemda dua daerah serta kesiapan Polikant dalam penyediaan SDM unggul.

“Kami terbuka kepada semua pihak. Silakan datang ke Polikant. Kami siap bantu kajian potensi daerah,” katanya.

Bruri Berel Tumiwa, S.Pi., M.Si. (nomor urut 4) menyoroti bahwa perubahan nama berdampak pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan perlu kajian mendalam serta persetujuan dari kementerian dan sekretariat negara.

Namun demikian, ia mengaku telah menyiapkan proposal pembangunan berbasis potensi desa—wisata, perikanan, pertanian—yang dapat dikerjasamakan dengan Pemda Kota Tual dalam mendukung visi Maryadat.

Glenty B. A. Somnaikubun, S.Kom., M.M. (nomor urut 2) menambahkan bahwa perubahan nomenklatur menjadi hal mutlak untuk menyongsong transformasi Politeknik menjadi Universitas Politeknik.

“Ruang lingkup Polikant terlalu sempit jika tetap memakai nama perikanan. Kita harus bersiap menjadi politeknik universitas agar bisa membuka lebih banyak fakultas dan menjangkau minat mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu,” katanya.

Ia menegaskan, saat ini Polikant memiliki 15 dosen berkualifikasi doktor dan 12 lainnya tengah menempuh pendidikan S3, yang siap mendukung kolaborasi lintas sektor dengan Pemkot Tual dan Pemkab Malra.

Penjelasan Langsung dari Direktur

Menutup forum, Direktur Polikant sekaligus Ketua Senat, Jusron Ali Rahayaan, menjelaskan panjang lebar perjuangan institusi dalam mengupayakan perubahan nomenklatur sejak tahun 2019. Ia menguraikan bahwa 56 persen civitas akademika Polikant telah mendukung nama baru Politeknik Maritim Nusantara berdasarkan hasil pooling internal.

Namun perubahan tidak dapat dilakukan secara instan karena terkait struktur organisasi, statuta, dan persetujuan lintas kementerian. Jika dilakukan sepihak, dampaknya bisa menghambat pencairan DIPA, yang bisa berakibat fatal secara administratif dan hukum.

“Kalau saya salah jalan, saya bukan diturunkan sebagai direktur, tapi bisa masuk penjara. Jadi kita tempuh jalur formal,” ungkap Jusron tegas.

Ia menambahkan bahwa Polikant telah membuktikan kualitasnya sebagai lembaga berkelas internasional dengan keberhasilan menyelenggarakan kelas mahasiswa dari Timor Leste, dan kini tengah mempersiapkan kampus pascasarjana di atas lahan 1,3 hektare di Kota Tual.

“Kami terus berjuang untuk membesarkan Polikant sebagai pusat pendidikan maritim tidak hanya di Kepulauan Kei, tetapi secara regional dan nasional,” tandasnya.

Rahayaan pun menutup dengan harapan bahwa siapa pun yang terpilih menggantikannya pada 5 Oktober mendatang, akan melanjutkan visi besar memajukan Polikant demi kesejahteraan Maluku Tenggara dan Kota Tual.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR