Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Disperindagker Malra, Netty Dahlan Uar, S.Pi., M.Sc., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/7/2025). Ia menjelaskan, kerja sama yang sebelumnya mencakup komoditas cabai, sayur-mayur, dan buah-buahan, kini diperluas dengan memasukkan beras sebagai item strategis.
“Kenapa kita tambahkan beras? Karena konsumsi masyarakat semakin tinggi terhadap nasi. Sayangnya, pangan lokal seperti embal (sagu) mulai ditinggalkan. Padahal pemerintah punya program satu hari tanpa nasi,” ujar Netty.
Menurutnya, tingginya ketergantungan pada beras membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu, selain tetap mengandalkan pasokan dari Bulog, Pemkab Malra juga membuka jalur distribusi beras dari BUMDes di salah satu desa penghasil padi di Kabupaten Maluku Tengah.
“Di sana ada desa yang fokus pada budidaya padi, dikelola oleh BUMDes. Kami akan bekerja sama langsung dengan mereka, agar pasokan beras ke Malra lebih berkelanjutan dan harga tetap stabil,” jelasnya.
Netty menegaskan, penambahan beras dalam kerja sama ini tidak bertujuan menggantikan peran Bulog, tetapi sebagai langkah antisipasi jika terjadi keterlambatan distribusi. “Bulog tetap penting. Tapi kalau ada keterlambatan, suplai dari Maluku Tengah bisa jadi penopang,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua daerah sedang dalam tahap finalisasi dan diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Disinggung soal harga sembako lainnya, Netty mengakui harga cabai memang naik akibat kondisi cuaca dan pasokan yang terbatas secara nasional. Namun, secara umum, harga bahan pokok lainnya masih dalam kondisi stabil.
“Kami akan terus berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, sembari mendorong masyarakat untuk kembali mencintai pangan lokal sebagai alternatif,” pungkasnya.
