BPBD Malra Aktifkan Kembali Forum Kajian Risiko Bencana demi Ketangguhan Masyarakat

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Malra, Maskuri Renhoran (kanan). Foto/dok: istimewa.
LANGGUR, MALUKU TENGGARA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara kembali mengaktifkan Forum Kajian Pengelolaan Risiko Bencana yang sempat vakum sejak 2022. Upaya ini merupakan bagian dari strategi membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di daerah kepulauan yang rawan risiko.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Malra, Maskuri Renhoran, usai kegiatan Forum Kajian yang digelar di Balai Desa Langgur Senin, (14/7/2025).

“Forum ini sebenarnya sudah dibentuk sejak dua tahun lalu, tapi belum ada legitimasi karena belum disahkan melalui Surat Keputusan (SK). Tahun 2025 ini kami lanjutkan lagi dan akan ditetapkan dengan SK hingga tahun 2027,” jelas Maskuri.

Menurutnya, keberadaan forum ini penting untuk mewujudkan sistem kerja yang lebih terkoordinasi, lintas sektor, dan berkelanjutan. BPBD menargetkan, setelah forum tingkat kabupaten diaktifkan kembali tahun ini, pembentukan forum tingkat kecamatan akan dilakukan pada Desember 2026.

“Rencana ini sudah menjadi bagian dari SOP kami. Artinya, tidak hanya dibentuk, tapi langsung diarahkan untuk kerja nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, forum ini akan melibatkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan institusi mitra seperti BMKG, yang bertugas menyediakan data cuaca dan mendukung kajian risiko bencana berbasis ilmiah.

Maskuri juga menanggapi pernyataan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang menyoroti pola masyarakat yang cenderung langsung melapor ke pimpinan daerah saat terjadi bencana.

“Kami memahami keinginan masyarakat untuk segera mendapatkan respons, tapi ke depan pola pelaporan akan diperbaiki agar lebih terstruktur melalui forum dan BPBD sebagai lembaga teknis,” ujarnya.

Terkait pendanaan, Maskuri mengakui bahwa anggaran kegiatan forum sempat tersedia, namun dialihkan karena efisiensi. Meski begitu, pihaknya tetap optimistis akan kembali mengupayakan penganggaran di akhir tahun ini.

“Memang ada efisiensi anggaran yang membuat kegiatan forum sempat tertunda, tapi saya akan perjuangkan agar pada Desember 2025 bisa kembali dijalankan,” tutupnya.

BPBD Maluku Tenggara berharap dengan reaktivasi forum ini, penanggulangan bencana ke depan akan berjalan lebih sistematis dan berbasis partisipasi masyarakat, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengurangi risiko bencana di wilayah kepulauan yang rawan.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR