Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tenggara, Bernadus Rettob. Hadir sebagai pemateri utama adalah Prof. Ahsan Nurhadi, S.Si., M.Eng., dari Universitas Gadjah Mada, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Maluku Tenggara, Corneles Rettob, SE.
Dalam sambutannya, Sekda Bernadus Rettob menekankan pentingnya setiap program pembangunan daerah didasarkan pada kajian akademik yang mendalam, termasuk dalam aspek lingkungan hidup.
“Semua kegiatan yang dilaksanakan di Maluku Tenggara harus melalui kajian yang dilakukan oleh tenaga ahli dengan spesifikasi dan kualifikasi yang sesuai, baik dari universitas maupun lembaga resmi yang berkompeten,” ujar Sekda.
Ia mencontohkan beberapa program yang telah melalui kajian sebelumnya, seperti pembangunan Landmark Maluku Tenggara pada 2022 yang sempat disalahpahami publik, serta studi pengembangan Pantai Rosenbergh dan kawasan wisata Ngiarwarat.
“KLHS untuk RPJPD 2025–2045 sudah rampung, dan saat ini kita melanjutkan dengan KLHS RPJMD 2025–2029. Dokumen RPJMD-nya sudah dievaluasi di tingkat provinsi dua minggu lalu, dan saat ini kita masuk tahap kajian KLHS,” jelas Bernadus.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf yang mengikuti bimtek ini untuk mengikuti proses secara serius dan menyeluruh. Menurutnya, keberadaan dokumen KLHS sangat krusial karena akan menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Jangan sampai ada yang menyatakan tidak ada kajian, padahal semua sudah melalui proses ilmiah yang benar,” tegasnya.
Bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Maluku Tenggara dalam memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
