Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa forum lintas ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan ruang partisipatif yang strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Forum ini bertujuan untuk membahas rencana kerja perangkat daerah sekaligus mengonfirmasi usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui musrenbang di tingkat ohoi dan kecamatan.
“Forum ini harus mampu menggali isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kita tidak boleh lagi bekerja secara parsial, melainkan harus bergerak dalam satu kesatuan yang sinergis,” ujar Bupati.
Rencana Operasional dan Fokus pada Skala Prioritas
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Renja merupakan dokumen operasional yang harus menerjemahkan arah kebijakan pembangunan daerah secara konkret. Ia mengingatkan seluruh OPD agar tetap menjaga konsistensi antara rencana kerja masing-masing dengan arah kebijakan makro yang telah ditetapkan.
“Kalau arah pembangunan daerah ke utara, maka semua perangkat daerah harus mengarahkan programnya ke utara. Jika tidak konsisten, maka pembangunan akan bergerak sendiri-sendiri dan kehilangan arah,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas dalam perencanaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Ia menekankan agar OPD tidak terjebak dalam jumlah kegiatan yang banyak, melainkan cukup fokus pada satu atau dua program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Distribusi kegiatan tidak perlu banyak. Lebih baik sedikit tapi tepat sasaran. Selain itu, belanja publik harus lebih besar dibandingkan belanja pegawai atau seremonial,” katanya sambil mengutip arahan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk tahun 2026.
Validitas Data dan Penanganan Terpadu
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Bupati menekankan bahwa intervensi program bantuan sosial harus berbasis pada data yang valid. Menurutnya, keakuratan data menjadi penentu keberhasilan program agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
“Semua intervensi harus berbasis data pensasaran yang akurat. Tidak bisa asal-asalan. Ini menyangkut keadilan,” tegas Bupati.
Ia juga menggarisbawahi bahwa seluruh isu pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi, tidak dapat ditangani secara sektoral dan terpisah-pisah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara simultan dan kolaboratif.
“Kita harus hilangkan ego sektoral. Bekerjalah sebagai satu sistem. Hanya dengan cara itu kita bisa membawa daerah ini maju dan masyarakat lebih sejahtera,” tegasnya.
Keterlibatan Masyarakat dan Fungsi Kontrol Sosial
Mengakhiri sambutannya, Bupati Thaher menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak awal proses perencanaan. Kehadiran delegasi kecamatan dalam forum tersebut dinilai sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Semua rencana dan kebijakan hanya akan berjalan efektif bila didukung masyarakat. Keterlibatan mereka juga menjadi kontrol agar musrenbang tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” pungkasnya.
Forum Lintas Perangkat Daerah ini dihadiri oleh Plt. Sekda, para staf ahli dan asisten, pimpinan OPD, para camat, serta delegasi dari kecamatan. Forum ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.
