Pelantikan itu ditandai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, serta pakta integritas oleh para pejabat yang baru dilantik.
Dalam sambutannya, Thaher menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan untuk memastikan pemerintahan berjalan profesional, efektif, disiplin, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jabatan adalah tanggung jawab dan alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” tegas Thaher.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik tidak hanya menguasai administrasi, tetapi juga memiliki kemampuan manajemen dan kompetensi teknis sesuai bidang yang dipimpin.
Menurutnya, setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu memimpin organisasi, menetapkan prioritas, mengendalikan anggaran, mengelola sumber daya manusia, mengambil keputusan, serta menyelesaikan persoalan.
“Saya tidak ingin kepala OPD menunggu perintah Bupati. Saya ingin kepala OPD menjadi problem solver. Kalau ada masalah, datang dengan solusi, bukan hanya membawa masalah,” ujarnya.
Thaher juga mengingatkan para pejabat agar memahami secara mendalam tugas dan bidang masing-masing. Kepala Dinas Perikanan, misalnya, diminta memahami persoalan produksi, rantai pasok, pasar, hingga pengembangan ekonomi kelautan.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memahami potensi serta strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Untuk sektor pariwisata, ia menekankan agar pengembangan pariwisata tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Thaher juga meminta Kepala Dinas Pendidikan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sedangkan Dinas Pertanian diarahkan melihat pertanian sebagai sektor ekonomi masyarakat, bukan sebatas program bantuan.
Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), ia meminta penguatan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat di 192 ohoi dan satu kelurahan di Maluku Tenggara.
Sementara itu, Inspektorat mendapat penekanan khusus. Thaher meminta Inspektorat berperan sebagai penjaga kualitas pemerintahan dan memberikan peringatan dini agar potensi kesalahan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Inspektorat harus hadir lebih awal, memberikan early warning, memastikan tata kelola benar, dan membantu mencegah kesalahan sebelum menjadi persoalan hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD untuk meninggalkan ego sektoral. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah karena setiap sektor saling berkaitan.
Thaher menegaskan, keberhasilan pejabat tidak boleh hanya diukur dari serapan anggaran. Pemerintah harus melihat hasil dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Anggaran bukan tujuan. Anggaran adalah instrumen untuk mencapai hasil pembangunan. Saya akan melihat bukan hanya berapa persen anggaran saudara terserap, tetapi apa hasilnya, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan perubahan apa yang terjadi,” tegasnya.
Selain kompetensi dan kinerja, Thaher menekankan pentingnya loyalitas dan profesionalisme. Loyalitas kepada pimpinan, kata dia, harus ditempatkan dalam kerangka loyalitas kepada pemerintah, aturan, dan kepentingan masyarakat.
Ia meminta pejabat berani menyampaikan kondisi sebenarnya dan tidak memberikan laporan yang hanya menyenangkan pimpinan.
“Saya lebih menghargai pejabat yang menyampaikan masalah secara jujur sekaligus menawarkan solusi daripada pejabat yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi ternyata di balik itu amburadul,” ujarnya.
Thaher juga mengingatkan para pejabat agar tidak membangun kubu-kubu atau membeda-bedakan bawahan berdasarkan kedekatan maupun hubungan keluarga.
Menurutnya, ada empat hal yang akan menjadi ukuran utama terhadap pejabat, yakni integritas, kompetensi, kemampuan manajemen, dan hasil kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan berpikir setelah dilantik berarti posisi saudara aman. Jabatan adalah kepercayaan yang setiap saat harus dibuktikan dengan pekerjaan,” tegasnya.
Thaher menjelaskan, pelantikan pejabat eselon II dilakukan dalam dua tahap. Masih terdapat sejumlah jabatan yang harus melalui proses dan rekomendasi pemerintah pusat sebelum dapat dilantik.
Ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pelantikan tahap berikutnya dapat segera dilakukan.
Pelantikan itu turut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Camat, jajaran ASN, serta keluarga para pejabat yang dilantik.
