Benhur menegaskan, penyaluran gaji ASN sebaiknya tetap berjalan melalui mekanisme yang selama ini berlaku. Pengembangan koperasi, kata dia, penting untuk mendorong perekonomian masyarakat, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan pegawai dalam menentukan tempat berbelanja.
“Saya tidak setuju kalau itu disalurkan melalui Kopdes. Ini harus berjalan seperti biasa. Pengembangan koperasi memang perlu dilakukan, namun tak boleh mengorbankan kebebasan pegawai maupun masyarakat dalam menentukan tempat berbelanja,” tegas Benhur dalam Press Release yang diterima redaksi Sabtu (24/10).
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pengembangan Kopdes Merah Putih mempertimbangkan lokasi, aksesibilitas, serta kebutuhan masyarakat. Pembangunan koperasi yang jauh dari pusat aktivitas warga, menurutnya, berisiko tidak mendapatkan cukup pembeli.
Benhur menilai, pengembangan koperasi perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah. Kebijakan yang diterapkan secara luas, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat di daerah.
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, ia menyatakan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
“Saya punya hak dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai ketua DPRD, saya juga ingin memberi saran kepada Presiden memikirkan yang terbaik untuk kepentingan daerah,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memastikan kebijakan pengembangan koperasi tidak mengurangi keleluasaan ASN dan masyarakat dalam menggunakan penghasilan mereka, sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
