Penegasan itu disampaikan Thaher saat memimpin Rapat Percepatan Penetapan Kepala Ohoi Definitif bersama Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam para Camat se-Kabupaten Maluku Tenggara, para Raja, dan Pimpinan Pemerintahan adat di ruang rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu (16/9).
Thaher menegaskan, Pemerintahan Ohoi tidak boleh terlalu lama berjalan dalam kondisi yang tidak definitif. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai siapa yang memimpin, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan Ohoi.
“Rapat hari ini bukan sekadar rapat koordinasi. Kita harus menghasilkan keputusan dan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian Kepala Ohoi definitif di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara,” tegas Thaher.
Ia meminta camat dan raja tidak hanya membawa laporan mengenai persoalan yang terjadi di Ohoi, tetapi juga harus menyampaikan solusi dan kepastian penyelesaian.
Bupati memberikan lima arahan utama, yakni melakukan inventarisasi seluruh Ohoi yang belum memiliki Kepala Ohoi definitif, mengidentifikasi setiap hambatan, menjadikan camat sebagai pengendali percepatan di wilayahnya, memastikan proses hukum negara dan hukum adat berjalan harmonis, serta menetapkan target waktu penyelesaian.
“Jangan semua masalah dibawa kembali ke Kabupaten tanpa penyelesaian di tingkat yang menjadi kewenangannya,” ujarnya.
Thaher juga meminta setiap persoalan dikategorikan secara jelas, apakah berkaitan dengan administrasi, persyaratan calon, proses musyawarah, hukum adat, sengketa, pemerintahan kecamatan, atau persoalan lainnya.
Ia menegaskan, setelah rapat harus ada kejelasan mengenai Ohoi yang sudah siap diproses, Ohoi yang masih bermasalah, pihak yang bertanggung jawab, persoalan yang harus diselesaikan, hingga waktu penetapan Kepala Ohoi definitif.
“Saya tidak ingin kita selesai rapat dengan kesimpulan ‘akan ditindaklanjuti’,” katanya.
Kepada para camat, Bupati meminta agar tidak menunggu instruksi berikutnya. Camat diminta turun langsung ke wilayahnya, berkoordinasi, membantu menyelesaikan persoalan, dan melaporkan perkembangan secara berkala.
“Ohoi yang sudah memenuhi seluruh persyaratan harus segera diproses; yang belum memenuhi persyaratan harus dijelaskan secara tertulis apa kekurangannya,” tegasnya.
Bupati berharap percepatan penetapan Kepala Ohoi definitif menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, camat, raja, dan seluruh unsur pemerintahan Ohoi.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu kepastian terlalu lama hanya karena kita tidak mampu menyelesaikan proses pemerintahan,” pungkas Thaher.
