Hal itu disampaikan Thaher saat bertemu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku Tenggara bersama perwakilan Pertamina Maluku, Senin (10/8) siang. Pertemuan tersebut secara khusus membahas kondisi pasokan dan distribusi BBM serta minyak tanah yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
“Di tengah kelangkaan minyak, jangan rakyat yang dibuat susah. Kita harus cari solusi dan pastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Thaher.
Bupati menyoroti antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah maupun BBM di sejumlah SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani melalui langkah konkret dan koordinasi antarpihak.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada praktik penimbunan BBM maupun minyak tanah. Distribusi harus berjalan tertib, tepat sasaran, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” kata Bupati.
Untuk mengurai antrean, Thaher mengusulkan agar jam pelayanan SPBU dipertimbangkan untuk dibuka lebih awal dan ditutup lebih lama. Dengan waktu pelayanan yang lebih panjang, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih luas mendapatkan BBM tanpa harus berdesak-desakan dalam antrean.
Bupati meminta Pertamina dan instansi teknis terkait bersama-sama mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin kelangkaan BBM dan minyak tanah berlangsung tanpa kepastian.
Koordinasi antara Pemkab Maluku Tenggara, Perindag, dan Pertamina Maluku pun terus dilakukan guna memastikan pasokan dan distribusi BBM serta minyak tanah kembali berjalan normal.
Bagi Bupati, persoalan BBM dan minyak tanah bukan sekadar masalah distribusi, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan pelayanan yang mudah, tertib, dan tepat sasaran.
“Yang paling penting, masyarakat jangan terus dibuat susah,” tegasnya.
