Pernyataan itu disampaikan saat membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara sekaligus membuka secara resmi Pelatihan Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara bekerja sama dengan PT Erlangga di Aula Kantor Bupati setempat Senin (6/7).
Menurut Rahantoknam, masyarakat, guru, hingga orang tua murid berhak mengetahui penggunaan dana BOSP karena dana tersebut berasal dari negara dan diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik.
"Transparan itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Jangan takut menunjukkan penggunaan dana BOSP jika memang dikelola dengan benar," tegasnya.
Ia mengungkapkan masih banyak sekolah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan sehingga menimbulkan berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat.
Rahantoknam bahkan mengaku menerima laporan langsung dari sejumlah orang tua yang memberikan apresiasi kepada kepala sekolah karena mampu mengelola dana BOSP secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau kita bersih, tunjukkan bukti pertanggungjawaban itu. Transparansi justru menjadi kekuatan seorang kepala sekolah," katanya.
Selain transparansi, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, pengelolaan Dana BOSP yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Wabup berharap setelah mengikuti pelatihan tersebut tidak ada lagi sekolah yang mengalami persoalan administrasi maupun keterlambatan pelaporan yang berpotensi menghambat pencairan dana tahap berikutnya.
