Sekretaris Jenderal FABEM Jawa Barat, Irsan, mengatakan tantangan pertanian nasional saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi. Menurutnya, persoalan distribusi, akses pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, hingga kesejahteraan petani dan peternak harus diselesaikan secara terpadu agar target swasembada pangan dapat tercapai.
"Indonesia membutuhkan Wakil Menteri Pertanian yang memahami ekosistem peternakan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menyusun regulasi, tetapi juga pengalaman membangun rantai pasok pangan, memahami kebutuhan petani dan peternak, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat," ujar Irsan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2026).
FABEM Jawa Barat menilai keberhasilan sejumlah program strategis pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta peningkatan konsumsi protein hewani sangat bergantung pada sistem rantai pasok yang kuat. Tanpa integrasi yang baik, persoalan fluktuasi harga, tingginya biaya distribusi, kelangkaan pasokan, dan rendahnya nilai tambah bagi petani maupun peternak dinilai akan terus berulang.
Dalam keterangannya, FABEM juga menyebut sejumlah figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi posisi tersebut. Salah satunya adalah drh. Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H., yang memiliki latar belakang sebagai dokter hewan sekaligus pelaku usaha di sektor peternakan dan pangan. Pengalaman tersebut dinilai memberinya pemahaman mengenai aspek produksi, investasi, tata niaga, pembiayaan, hingga distribusi pangan.
Saat ini Cecep menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan dan Wakil Ketua Umum HKTI. Menurut FABEM, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, akademisi, dan peternak rakyat dalam membangun ekosistem pangan nasional.
FABEM juga menyoroti gagasan Digital Supply Chain Pertanian dan Peternakan yang dikembangkan Cecep. Konsep tersebut menghubungkan petani, peternak, koperasi, UMKM, industri pengolahan, distributor, lembaga pembiayaan, hingga konsumen dalam satu sistem digital terintegrasi sehingga data produksi, distribusi, kebutuhan pasar, dan harga dapat dipantau secara real time untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Di akhir pernyataannya, FABEM Jawa Barat menegaskan bahwa penentuan Wakil Menteri Pertanian merupakan hak prerogatif Presiden. Organisasi tersebut menekankan bahwa pandangannya lebih menyoroti kompetensi yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan nasional demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
