Kegiatan yang berlangsung di Aula Jananuraga Polres Tual itu dipimpin Ketua Tim Puslitbang Polri, Kombes Pol Saefudin Mohammad, S.I.K., didampingi Wakapolres Tual Kompol Roni Ferdinan Manwan, S.Sos., S.H.
Dalam sambutannya, Wakapolres Tual mengungkapkan bahwa wilayah hukumnya termasuk daerah yang cukup sering diwarnai aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat.
"Unjuk rasa di Kota Tual umumnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun penanganan perkara hukum yang sedang diproses kepolisian," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk selalu siap, profesional, dan mengedepankan pendekatan persuasif agar penyampaian aspirasi masyarakat tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefudin Mohammad menegaskan bahwa penelitian ini merupakan program strategis Polri Presisi untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa telah berjalan sesuai aturan.
"Penelitian ini bertujuan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi, namun keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap terjaga," tegasnya.
Tim peneliti menggunakan metode mix method atau gabungan kuantitatif dan kualitatif. Sebanyak 251 responden yang terdiri dari 199 personel Polri dan 52 warga Kota Tual telah mengikuti survei awal sebagai bahan analisis.
Selain survei, tim juga melakukan wawancara mendalam dengan unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan untuk menggali kondisi riil di lapangan.
Penelitian tersebut melibatkan Kompol Asep Budi Rajat sebagai peneliti, Triyono dari BRIN, serta anggota tim lainnya. Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam menyusun model penanganan aksi unjuk rasa yang lebih profesional, manusiawi, dan sesuai karakteristik daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Pejabat Utama Polres Tual, Danyon Brimob, pimpinan OPD, unsur akademisi, para raja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi buruh, komunitas ojek online, kepala desa, kepala sekolah, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Sinergi antara kajian ilmiah dan pengalaman lapangan diharapkan mampu melahirkan formula baru dalam penanganan aksi unjuk rasa sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara damai tanpa mengganggu stabilitas keamanan di Kota Tual.
"Demonstrasi adalah hak masyarakat, namun keamanan adalah tanggung jawab bersama. Puslitbang Polri hadir untuk menemukan titik temu di antara keduanya." pungkasnya.
