Persoalan Pemerataan Pendidikan Mulai Terjawab, Disdik Malra Distribusi 157 Guru ke Wilayah Terpencil

Persoalan Pemerataan Pendidikan Mulai Terjawab, Disdik Malra Distribusi 157 Guru ke Wilayah Terpencil. Foto/dok: istimewa.
LANGGUR, HARIANMALUKU.com — Persoalan ketimpangan distribusi guru di Kabupaten Maluku Tenggara akhirnya mulai terungkap ke publik setelah Dinas Pendidikan setempat melakukan mutasi dan redistribusi 157 guru serta kepala sekolah ke sejumlah wilayah yang selama ini mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi jawaban atas persoalan pemerataan pendidikan yang bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat, terutama di daerah kepulauan dan pulau-pulau terluar seperti Kei Besar, Tanimbar Kei, Warbal, dan sejumlah wilayah terpencil lainnya.

Selama ini, banyak sekolah di kawasan tersebut disebut bertahan dalam keterbatasan tenaga pengajar, sementara penumpukan guru justru terjadi di wilayah yang lebih mudah dijangkau.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Relly Rahangmetan, mengatakan mutasi tahap pertama melibatkan 157 tenaga pendidik mulai dari jenjang TK hingga SMP.

“Untuk yang sudah berjalan ini sebanyak 157 orang, terdiri dari TK 3 orang, SD 119 orang, SMP sisanya, termasuk 10 kepala sekolah yang merupakan tugas tambahan,” ujar Relly kepada RRI, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, proses redistribusi dilakukan secara bertahap agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu.

“Kalau sekaligus dipindahkan ratusan orang tentu sekolah bisa kacau. Karena itu dilakukan step by step sambil melihat lagi kebutuhan di sekolah,” katanya.

Kebijakan tersebut sekaligus memunculkan dugaan bahwa tata kelola distribusi tenaga pendidik di Maluku Tenggara selama ini belum berjalan maksimal. Ketimpangan penempatan guru disebut sudah berlangsung cukup lama dan baru mulai dibenahi secara serius.

Persoalan pemerataan guru sebelumnya juga telah mendapat perhatian DPRD Maluku Tenggara melalui rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan distribusi tenaga pendidik.

Ditengah sorotan publik, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara turut membantah isu yang mengaitkan mutasi guru dengan kepentingan politik pasca-Pilkada.

“Mutasi ini tidak ada unsur politik sama sekali. Pengajuannya sudah dilakukan sebelum Pilkada. Jangan dipelintir seolah-olah ada kepentingan politik,” tegas Relly.

Masyarakat berharap redistribusi guru tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi langkah berkelanjutan untuk menghadirkan pemerataan pendidikan hingga ke seluruh wilayah kepulauan Maluku Tenggara.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR