Forum yang diikuti 18 peserta dari tiga komisariat itu menjadi momentum penting untuk mengakhiri konflik internal yang berkepanjangan sekaligus menentukan arah baru organisasi mahasiswa Islam tertua tersebut di Bumi Jargaria.
Koordinator Caretaker HMI Cabang Aru, A. Hanafi Majid, menegaskan bahwa Konfercab IV bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan titik balik bagi HMI Aru untuk kembali bersatu dan melahirkan kepemimpinan yang sah.
“Ini adalah titik balik. Setelah konflik dan kevakuman yang cukup panjang, HMI Aru harus kembali bersatu, melahirkan kepemimpinan yang sah, dan mampu menjawab tantangan daerah,” tegas Hanafi.
Menurut Hanafi, konflik yang melanda HMI Cabang Aru bermula dari hasil Konfercab tahun 2024 yang memunculkan dualisme kepemimpinan.
Dalam forum tersebut, lahir dua figur yang sama-sama mengklaim sebagai ketua umum. Namun, di tingkat internal, salah satu calon disebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.
Persoalan semakin memanas ketika formatur dengan suara terbanyak justru tidak memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Besar (PB) HMI.
Sebaliknya, formatur lain yang kemudian mendapat SK justru dipersoalkan oleh komisariat karena dinilai bukan kader asli HMI Aru dan proses studi serta aktivitas organisasinya berlangsung di Ambon.
Keputusan itu memicu reaksi keras dari komisariat yang kemudian mengajukan gugatan kepada PB HMI. Mereka menilai legalitas kepemimpinan cabang harus dikembalikan pada prosedur organisasi yang benar. Hasilnya, PB HMI akhirnya mengeluarkan SK pembatalan kepengurusan HMI Cabang Aru.
Sebagai langkah penyelamatan organisasi, PB HMI lalu menunjuk caretaker untuk menuntaskan konflik, meredam perpecahan, dan mempersiapkan pelaksanaan konfercab ulang agar HMI Cabang Aru dapat kembali berjalan secara normal.
Dalam sambutannya saat membuka Konfercab IV, Wakil Bupati Muhamad Djumpa menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Ia mengajak HMI agar kembali hadir sebagai kekuatan intelektual dan mitra kritis pemerintah.
“Pemerintah membutuhkan energi dan gagasan dari generasi muda. HMI harus hadir sebagai mitra kritis sekaligus solutif dalam mengawal pembangunan,” ujar Djumpa.
Ia menilai, organisasi mahasiswa seperti HMI memiliki posisi penting dalam menjaga dinamika demokrasi, mengawal kebijakan publik, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berintegritas dan peduli terhadap persoalan daerah.
Kevakuman HMI Cabang Aru selama hampir dua tahun disebut berdampak serius, baik secara internal maupun eksternal. Di internal organisasi, konflik tersebut dinilai menghambat proses kaderisasi dan memutus regenerasi kepemimpinan. Bahkan, situasi itu disebut telah merugikan kader yang sedang berproses karena kehilangan ruang pembinaan yang sehat dan berkelanjutan.
Sementara di eksternal, HMI Cabang Aru dinilai kehilangan banyak momentum dalam mengawal berbagai isu strategis daerah. Ketidakjelasan legalitas organisasi membuat peran kontrol sosial mahasiswa melemah di tengah berbagai dinamika pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Salah satu peserta konfercab mengaku optimistis forum ini akan menjadi awal baru bagi kebangkitan HMI di daerah tersebut.
“Kami ingin HMI kembali hidup dan bersatu. Konflik kemarin harus jadi pelajaran agar ke depan lebih kuat,” ungkap salah satu peserta.
Konfercab IV HMI Cabang Aru diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan yang legitimate, kuat secara intelektual, matang secara moral, dan mampu mengembalikan marwah HMI sebagai organisasi kader yang strategis di tengah masyarakat.
Lebih dari sekadar menyelesaikan konflik, kebangkitan HMI Aru juga dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali peran mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Dari Kepulauan Aru, semangat persatuan itu kini kembali menyala—menandai babak baru perjalanan HMI setelah konflik panjang yang sempat melumpuhkan organisasi.
