Pernyataan itu disampaikan Hanoeboen dalam Diskusi Publik Pendidikan dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Lapangan Apel Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Rabu (29/4/2026).
“Efisiensi itu pada anggaran, tapi semangat dan kinerja harus tetap berjalan maksimal,” ujarnya.
Hanoeboen menjelaskan, karakteristik Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan dengan dominasi wilayah laut membuat tantangan pendidikan jauh lebih kompleks, mulai dari distribusi guru, akses layanan pendidikan, hingga kebutuhan anggaran yang lebih besar dibanding wilayah daratan.
Meski demikian, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui digitalisasi layanan berbasis aplikasi MTH Smart yang memudahkan guru dalam mengurus administrasi, seperti pangkat, mutasi, hingga bahan ajar, tanpa harus datang ke Ibu Kota Kabupaten.
Selain itu, pembenahan tata kelola juga dilakukan melalui program BCKS (Bakal Calon Kepala Sekolah) yang mengedepankan sistem merit dalam penempatan Kepala Sekolah, guna menciptakan manajemen pendidikan yang lebih profesional.
Kadisdik juga mengakui bahwa capaian literasi dan numerasi di Maluku Tenggara masih menjadi tantangan serius, bahkan masuk dalam kategori rendah secara nasional. Hal ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Ini harus kita benahi bersama dengan langkah-langkah strategis dan terukur,” katanya.
Dalam momentum Hardiknas 2026, Dinas Pendidikan turut mendorong penguatan karakter peserta didik berbasis kearifan lokal. Berbagai kegiatan seperti jalan santai, festival budaya, dan pameran pendidikan digelar untuk menanamkan nilai perdamaian, persaudaraan, serta identitas budaya sejak dini.
“Kita tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kecerdasan emosional anak,” ujarnya.
Ia berharap Diskusi Publik pendidikan yang melibatkan organisasi kepemudaan dan berbagai elemen masyarakat tersebut dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk mendorong kebijakan pendidikan yang lebih adil dan adaptif bagi wilayah kepulauan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada, tanpa terkecuali,” tutupnya.
