Pesan tegas itu disampaikan Wabup saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi yang digelar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, di Aula Kantor Bupati, Senin (27/4/2026).
“Jangan maunya instan. Kalau kita tidak berproses, kita tidak akan punya kemampuan. Jangan sampai semua hal kita serahkan ke pihak luar,” tegas Rahantoknam di hadapan peserta.
Ia menyoroti masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mengirimkan peserta dalam kegiatan tersebut, padahal sertifikasi keselamatan konstruksi kini menjadi syarat penting dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurutnya, ketidaksiapan SDM lokal hanya akan membuat daerah terus bergantung pada tenaga dari luar, termasuk dalam proyek-proyek konstruksi yang dibiayai pemerintah.
“Kalau kita anggap ini tidak penting, nanti semua pekerjaan kita sewa dari luar. Lalu kapan anak-anak daerah bisa berkembang?” ujarnya.
Rahantoknam menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan dokumen, tetapi harus dimaknai sebagai proses peningkatan kompetensi dan profesionalisme di bidang konstruksi.
Wabup mengingatkan bahwa aspek keselamatan dalam pekerjaan konstruksi tidak boleh dianggap remeh, karena menyangkut perlindungan tenaga kerja, masyarakat, hingga keberlanjutan lingkungan.
“Kecelakaan kerja itu tidak bisa ditawar. Kalau kita tidak siapkan dengan baik, risikonya besar, apalagi di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUTR Maluku Tenggara, Jerry Notanubun, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti 52 peserta dari berbagai instansi dan penyedia jasa konstruksi.
Pelatihan dan sertifikasi tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 April 2026, dengan fokus pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta membangun budaya keselamatan kerja dalam setiap kegiatan konstruksi,” jelasnya.
Notanubun menambahkan, kondisi geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan dengan risiko tinggi, seperti cuaca ekstrem dan keterbatasan akses, menuntut penerapan standar keselamatan yang ketat dalam setiap proyek pembangunan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi, profesional, dan mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam ditandai dengan pemukulan tifa dilanjutkan penyematan id card kepada peserta.
Turut hadiri Plt Sekretaris Daerah Rasyid, perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Evita Tantia Sambara, narasumber dari Asosiasi PAKI Weinhart R. Mailoa, serta pimpinan OPD dan ASN.
