Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, sebagai langkah memperkuat kepastian hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailossa, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif melalui konsultasi publik dan Musrenbang, agar selaras antara aspirasi masyarakat, prioritas daerah, dan kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan partisipatif terus diperkuat oleh Pemprov Maluku guna mewujudkan pembangunan inklusif yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat mana pun.
Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat. Forum ini berlangsung selama dua hari dan menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Anton juga melaporkan bahwa sejumlah indikator pembangunan di Maluku menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pendapatan daerah, kualitas lingkungan hidup, penurunan kemiskinan, hingga meningkatnya indeks kerukunan umat beragama.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan seperti penciptaan lapangan kerja, konektivitas antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur.
Sejumlah proyek strategis nasional juga terus mengalami kemajuan, di antaranya Bendungan Way Apu, pengembangan Blok Masela, serta program Ambon Terpadu yang kembali masuk dalam prioritas pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyatukan langkah pembangunan.
“Musrenbang adalah ruang strategis untuk memastikan setiap prioritas pembangunan dapat dijabarkan dalam program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tahun pertama pemerintahan merupakan fase konsolidasi, sementara tahun kedua menjadi fase percepatan pembangunan yang menuntut hasil nyata bagi masyarakat.
Namun demikian, tantangan global dan perubahan kebijakan nasional turut memengaruhi ruang fiskal daerah, sehingga diperlukan langkah kerja yang lebih efektif dan inovatif.
Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, berbagai program strategis nasional seperti pembangunan rumah layak huni, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga program kampung nelayan telah memberikan dampak positif terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan IV 2025 mencapai 5,44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,39 persen. Angka kemiskinan juga menurun dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin dan masuk kategori tinggi.
Pemprov Maluku juga berhasil meraih berbagai penghargaan nasional, di antaranya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, SPM Awards 2025, TPID Awards 2025, serta capaian zona hijau dalam penilaian MCSP KPK.
Gubernur menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, namun tetap harus ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar setiap program pembangunan yang direncanakan melalui Musrenbang harus sensitif terhadap potensi konflik, serta mampu memperkuat persaudaraan dalam keberagaman masyarakat Maluku.
“Selamat bermusyawarah, semoga Musrenbang ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
