.jpg)
Pernyataan itu disampaikan Rahakbauw menyusul pecahnya konflik sosial antar pemuda di Ohoi Danar Ternate yang telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah, serta keresahan warga.
“DPRD Maluku Tenggara jangan cuma duduk di kursi lalu bikin imbauan jalan. Rakyat tidak butuh suara dari jauh. Rakyat butuh kehadiran wakilnya di lapangan,” tegas Buce Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, konflik yang terjadi di Ohoi Danar bukan sekadar persoalan lokal sesaat, melainkan alarm serius bagi semua pemangku kepentingan di Maluku Tenggara, terutama para wakil rakyat yang selama ini disebutnya terlalu nyaman bicara dari balik meja.
Buce menilai, sudah terlalu sering masyarakat hanya disuguhi pernyataan normatif dan komentar formal dari para anggota dewan setiap kali konflik pecah. Namun ketika warga benar-benar butuh penenang, penengah, dan penghubung, kehadiran DPRD justru nyaris tak terlihat.
“Selama ini kalau ada konflik di berbagai titik, DPRD hanya duduk lalu berteriak di media. Seolah-olah tugas mereka selesai hanya dengan bicara. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan, bukan pencitraan,” sentilnya.
Ia menegaskan, 25 anggota DPRD Maluku Tenggara adalah wakil seluruh rakyat Maluku Tenggara, bukan wakil kelompok, kubu, atau kepentingan politik tertentu. Karena itu, menurut dia, sudah seharusnya mereka turun langsung, membangun komunikasi, dan menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar komentator di tengah situasi genting.
“Kalau ada rakyat yang bertikai, rumah terbakar, bahkan ada korban jiwa, lalu wakil rakyat hanya sibuk kasih komentar, itu sama saja membiarkan luka sosial makin dalam,” ujarnya.
Wakil Rakyat Harus Ada di Tengah Masyarakat
Buce menegaskan, kehadiran wakil rakyat di lapangan tidak bisa digantikan oleh pernyataan pers atau unggahan media sosial. Dalam situasi seperti ini, kata dia, rakyat butuh figur yang datang, mendengar, memeluk, menenangkan, dan menjembatani kedua pihak yang bertikai.
Ia bahkan menyebut pola respons sebagian elite politik selama ini lebih mirip “bermain bola pingpong di media” daripada benar-benar menyelesaikan persoalan di akar rumput.
“Jangan cuma saling lempar pernyataan. Datang, duduk dengan masyarakat, dengar korban, dekati keluarga pelaku, dan bantu redam suasana. Itu baru namanya wakil rakyat,” katanya.
Menurut Buce, konflik di Maluku Tenggara tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Kehadiran bapak dan ibu anggota dewan tetap penting sebagai penyambung rasa masyarakat dan simbol bahwa negara benar-benar hadir melalui wakil yang dipilih rakyat.
Pemda Juga Diminta Jangan Diam
Selain menyoroti DPRD, Ketua PWI Maluku Tenggara itu juga meminta Pemerintah Daerah Maluku Tenggara agar tidak pasif dalam menyikapi konflik yang terjadi.
Ia mendesak Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta dinas-dinas terkait untuk segera mengambil langkah cepat, bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga pemulihan sosial dan kemanusiaan.
“Pemerintah Daerah harus hadir. Ini bukan sekadar soal keamanan, tapi soal kemanusiaan. Ada warga yang kehilangan rasa aman, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan anggota keluarga,” katanya.
Menurutnya, Pemda perlu segera melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak, menenangkan keluarga-keluarga terdampak, serta menyiapkan kebijakan yang dapat membantu pemulihan rumah dan kondisi sosial warga agar situasi tidak terus memanas.
Baginya, nilai-nilai adat dan persaudaraan itu tidak boleh hanya menjadi slogan seremonial, tetapi harus benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama saat konflik mengancam persatuan.
“Kita ini hidup dalam falsafah ain ni ain. Itu artinya kita satu rasa, satu keluarga. Jangan sampai hanya jadi kalimat indah, tapi hilang ketika konflik datang,” ujarnya.
Apresiasi untuk TNI-Polri
Dalam kesempatan itu, Buce juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang selama ini dinilai tetap siaga dan konsisten turun langsung setiap kali konflik terjadi.
Menurut dia, aparat keamanan sering berada di garis depan dalam situasi yang berbahaya, bahkan harus menghadapi berbagai risiko saat berupaya meredam bentrokan.
“Saya sangat apresiasi TNI dan Polri. Mereka tetap turun walaupun risikonya besar. Mereka sering berhadapan langsung dengan situasi yang tidak mudah, tapi tetap menjalankan tugas,” katanya.
Jelang Paskah, Warga Diminta Tahan Diri
Menjelang Hari Raya Paskah, Buce mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, dan tidak memperkeruh suasana.
Ia mengingatkan bahwa daerah ini baru saja melewati momentum Idulfitri, dan kini akan memasuki perayaan besar umat Kristiani. Karena itu, suasana damai dan aman harus dijaga bersama.
“Kita baru lewati Lebaran, sekarang kita mau masuk Paskah. Ini saatnya semua pihak menahan diri. Jangan biarkan amarah merusak persaudaraan kita,” imbaunya.
Buce juga meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian, serta tidak mengambil langkah-langkah yang justru bisa memperpanjang rantai konflik.
“Kalau Bukan Saat Rakyat Susah, Kapan Lagi Wakil Rakyat Hadir?”
Diakhir pernyataannya, Buce menegaskan bahwa jabatan wakil rakyat bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah untuk hadir ketika masyarakat sedang menghadapi situasi sulit.
Karena itu, ia mengingatkan DPRD Maluku Tenggara agar tidak terus-menerus tampil hanya sebagai pengamat dari kejauhan, tetapi benar-benar hadir sebagai penyejuk dan penghubung perdamaian.
