Pernyataan tersebut disampaikan Welafubun saat memaparkan evaluasi pendidikan daerah dalam Forum OPD Bidang Pendidikan di Ballroom Syafira Hotel Langgur, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil analisis data pendidikan tahun 2025, kemampuan literasi dan numerasi siswa di Maluku Tenggara masih belum memuaskan.
“Anak mungkin hadir di sekolah, ruang kelas ada, tetapi tidak benar-benar belajar. Guru juga mungkin masuk kelas, tetapi belum tentu proses pembelajaran berlangsung efektif,” ujar Welafubun.
Ia menjelaskan, kemampuan literasi siswa SD berada pada angka 42,38 persen dan SMP 59,63 persen, keduanya berada pada kategori sedang.
Sementara itu kemampuan numerasi siswa SD hanya 39,79 persen atau masih dalam kategori kurang, sedangkan numerasi SMP berada pada angka 56,34 persen dengan tren menurun dibanding tahun sebelumnya.
Selain persoalan mutu belajar, kondisi sarana pendidikan juga masih memprihatinkan.
Data Dapodik 2025 menunjukkan lebih dari separuh ruang kelas SD di Maluku Tenggara mengalami kerusakan, sementara hampir setengah ruang kelas SMP juga berada dalam kondisi serupa.
Masalah lain yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan adalah distribusi guru yang belum merata, terutama di wilayah kepulauan seperti Kei Besar.
Menurut Welafubun, kondisi ini berdampak pada tidak meratanya kualitas pendidikan antar wilayah.
Ia juga mengkritik sejumlah program pendidikan yang dinilai masih bersifat top down dan kurang efektif karena tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dinilai masih lemah sehingga tidak memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Dalam arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi daerah yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menetapkan empat strategi utama, yakni peningkatan kompetensi guru, perluasan layanan pendidikan gratis termasuk pendidikan kesetaraan, pemerataan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan PAUD.
“Fokus kita ke depan adalah meningkatkan kualitas guru dan kualitas pembelajaran di kelas,” tegas Welafubun.
Ia berharap melalui Forum OPD tersebut dapat dirumuskan program dan kegiatan pendidikan tahun 2027 yang lebih fokus, efektif, dan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
