67 Persen Warga Miskin Ekstrem Hidup di Pulau Kei Besar, 54 Desa Masih Terisolasi

Suasana Musrenbang RKPD 2027 lima Kecamatan di Pulau Kei Besar. Foto/dok: Yudi.

LANGGUR, HARIANMALUKU.com – Pulau Kei Besar menjadi sorotan utama Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Selasa (3/3/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Hanubun menekankan kenyataan pahit: 67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara tinggal di Pulau Kei Besar, dan hampir separuh wilayahnya belum memiliki jalan yang memadai. 

“54 desa masih terisolasi, ribuan warga harus melewati medan berat hanya untuk mengakses sekolah, puskesmas, atau pasar,” tegasnya.

Bupati menegaskan, Pulau Kei Besar harus setara dengan Pulau Kei Kecil dalam hal pembangunan dan kesejahteraan. Ia menyebut kota Elat sebagai simpul utama konektivitas, sekaligus pusat distribusi ekonomi yang harus diperkuat melalui pengembangan Pasar Elat. 

Produk lokal seperti kelapa, ikan, rumput laut, dan hasil pertanian diharapkan lebih mudah sampai ke pasar dengan harga yang menguntungkan masyarakat.

Tantangan Lima Kecamatan

Bupati Hanubun memaparkan kondisi lima kecamatan di Pulau Kei Besar:

Kei Besar-Elat: Menjadi pusat pelayanan dan ekonomi, fokus pada penguatan Pasar Elat.

Kei Besar Utara Timur: Kantong kemiskinan terbesar dengan 7.070 warga miskin ekstrem dan prevalensi stunting 20,89 persen; prioritas pada pembangunan jalan, telekomunikasi, dan program pengentasan kemiskinan.

Kei Besar Utara Barat: 41,35 persen kepala keluarga miskin, 38,87 persen rumah tidak layak huni; prioritas utama pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses pasar.

Kei Besar Selatan: Momentum pembangunan yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 7,8 persen; fokus pada penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Kei Besar Selatan Barat: Masih terkendala akses air minum dan jalan; kebijakan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan kesehatan.

Bupati Hanubun menekankan, pembangunan Pulau Kei Besar harus memperkuat konektivitas, memberdayakan potensi lokal, dan memastikan pemerataan pelayanan dasar. Ia menegaskan, Pulau Kei Besar memiliki sumber daya laut dan tanah subur, serta masyarakat tangguh yang siap berjuang jika didukung pemerintah secara konsisten.

“Pulau Kei Besar punya semua yang dibutuhkan untuk maju. Yang diperlukan adalah kehadiran pemerintah yang konsisten, anggaran tepat sasaran, dan perencanaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Musrenbang hari ini menjadi forum awal untuk menyusun strategi menghapus kantong kemiskinan, membuka akses jalan, dan mendorong pembangunan yang merata bagi seluruh penduduk Pulau Kei Besar.