Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, menyusul munculnya isu di masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam pembangunan sekolah.
“Penentuan penerima bantuan bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Semua ditarik dari data Dapodik yang diinput langsung oleh sekolah,” ujarnya di Langgur Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, setiap satuan pendidikan wajib menginput kondisi riil sekolah, mulai dari jumlah siswa, guru, hingga kerusakan bangunan dan kebutuhan sarana prasarana. Data tersebut kemudian diverifikasi pemerintah pusat sebelum bantuan ditetapkan.
Menurutnya, kesalahan persepsi publik sering muncul karena tidak semua sekolah yang membutuhkan bisa langsung mendapat bantuan, terutama sekolah di wilayah dengan keterbatasan akses internet.
Akibatnya, ada sekolah yang sebenarnya layak namun gagal masuk dalam daftar penerima bantuan karena data tidak terinput dengan baik.
Dinas Pendidikan mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat dalam forum Musrenbang. Pemerintah pusat disebut membuka peluang tambahan bantuan bagi daerah kepulauan dengan kondisi geografis khusus seperti Maluku Tenggara.
“Tahun 2026 kita mengalami peningkatan signifikan. Dari 28 sekolah tahun lalu menjadi sekitar 56 satuan pendidikan yang mendapat revitalisasi,” katanya.
Pemerintah daerah berharap masyarakat memahami bahwa proses pembangunan sekolah mengikuti mekanisme nasional berbasis data, bukan keputusan sepihak pemerintah daerah.
