gambar : ilustrasi
AMBON, HARIANMALUKU.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum Dewan Pengawas (Dewas) perusahaan daerah tersebut.
Dua oknum Dewas yang disebut berinisial J dan O diduga kerap mengonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi di ruang kerja mereka pada jam kerja. Informasi ini mencuat dari kalangan internal pegawai dan dinilai mencederai etika serta profesionalisme di lingkungan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa terbaru terjadi pada Selasa (13/1/2026). Seorang sumber internal menyebutkan bahwa perilaku tersebut bukan kejadian pertama, melainkan telah berulang kali dilakukan.
“Ini sudah sering terjadi dan tentu menjadi contoh yang tidak baik bagi pegawai,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan pelanggaran etika ini memicu desakan agar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengambil langkah tegas. Sejumlah pihak menilai, perilaku tersebut berpotensi mencoreng nama baik Perumda Panca Karya sekaligus kredibilitas pemerintah daerah.
Ketua Gerakan Pemantau Kebijakan Publik, Ares Tasikdjawa, mengatakan bahwa dugaan konsumsi minuman keras di lingkungan kantor tidak dapat ditoleransi, terlepas dari ada atau tidaknya dampak kerugian secara langsung.
“Ini bukan semata soal minuman keras, tetapi menyangkut etika dan tanggung jawab jabatan. Dewan Pengawas seharusnya menjadi teladan dalam menjaga profesionalisme,” kata Tasikdjawa saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja direksi, terlebih di tengah upaya pembenahan yang sedang dilakukan PD Panca Karya.
Menurut Tasikdjawa, jika informasi tersebut benar dan dibiarkan tanpa penanganan, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan daerah dapat semakin menurun.
“Ketika pegawai justru mengawasi perilaku Dewan Pengawas, ini menjadi sinyal bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dewan Pengawas maupun manajemen PD Panca Karya belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan guna melengkapi pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan.
