Pernyataan itu disampaikan Sandri di Jakarta, Minggu (14/12/2025), menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), yang justru menuai penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia Timur.
“Kalau aturan harus ditegakkan demi keadilan dan kesejahteraan nelayan, maka kami mendukung penuh,” tegas Sandri.
Menurutnya, selama ini nelayan dan daerah penghasil di wilayah timur kerap dirugikan oleh kebijakan pengelolaan perikanan. Namun, melalui PP Nomor 11 Tahun 2023, pemerintah dinilai mulai menghadirkan rasa keadilan bagi nelayan lokal dan pemerintah daerah.
“Selama ini laut dan ikan kami diambil, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi bagi daerah kami,” ujarnya.
Sandri menjelaskan, salah satu persoalan utama yang merugikan daerah penghasil adalah praktik alih muatan (transhipment) di tengah laut. Akibatnya, hasil tangkapan ikan langsung dibawa ke daerah lain tanpa melalui proses bongkar muat di wilayah tempat penangkapan.
“Ada kebijakan yang sangat merugikan daerah penghasil, karena ikan ditangkap di daerah kami, tetapi dibongkar di daerah lain,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 secara konsisten tanpa relaksasi transhipment. Menurutnya, kapal penangkap ikan wajib berlabuh dan melakukan bongkar muat di daerah tempat ikan ditangkap.
“Kalau kapal menangkap ikan di Maluku, maka harus berlabuh dan bongkar muat di Maluku. Tidak perlu ada relaksasi lagi,” tegasnya.
Sandri menilai, penerapan aturan tersebut akan memastikan hasil tangkapan ikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah penghasil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat.
“Ini penting agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh daerah dan nelayan lokal,” pungkasnya.
