.jpeg)
“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan Bappenas sudah mengambil posisi. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai.
Disiapkan untuk Indonesia Emas 2045
Pigai menyebut, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kerja besar harus dimulai sekarang. Lima tahun ke depan, kata dia, menjadi masa krusial untuk memperkuat fondasi hak asasi manusia di tanah air.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB dinilai strategis karena memungkinkan Indonesia memprakarsai berbagai kebijakan HAM yang selama ini belum tersentuh. Pigai menyoroti ketiadaan konvensi internasional yang mengatur HAM dan korupsi, HAM dan lingkungan, HAM dan pemilu, hingga HAM dan pembangunan.
“Jika Dipimpin Putra Indonesia, Dunia Bisa Berubah”
Menurut Pigai, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan memberi ruang besar bagi bangsa ini untuk ikut membentuk tatanan dunia baru.
“Kalau presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra Indonesia, dia akan ketuk dan mengubah tatanan dunia. Jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” tegasnya.
Men-HAM menjelaskan, pembangunan peradaban dimaksud mencakup pengarustamaan HAM dalam kehidupan masyarakat dari level ontologi, epistemologi, hingga aksiologi.
Sudah Dibahas dengan Negara Sahabat
Pigai menambahkan bahwa rencana ini telah dibicarakan dengan sejumlah negara sahabat. Di antaranya melalui kunjungannya ke Kamboja dan Laos, serta pertemuan Wakil Menteri HAM Mugiyanto dengan pihak pemerintah Australia beberapa waktu lalu.
