Menurut Mercy, Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk membersihkan jaringan sindikat TPPO yang memanfaatkan mimpi anak muda di bidang olahraga sebagai modus eksploitasi. “Kami menuntut tindakan komprehensif, baik pencegahan maupun penanganan. Negara tidak boleh kalah oleh mafia perdagangan orang,” ujarnya Minggu (23/11/2025).
Desak Pemerintah Pastikan Pemulangan dan Perlindungan Korban
Dalam pernyataannya, Mercy meminta Pemerintah segera memulangkan RNF dan menjamin keselamatan fisik serta psikologis korban. Ia menekankan pentingnya pendampingan hukum, trauma-care, serta akses lanjutan untuk pendidikan maupun peningkatan kapasitas setelah korban kembali ke Indonesia.
Mercy juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perekrutan maupun jejaring internasional harus diproses pidana tanpa kompromi. “Pelaku lokal dan jejaring global harus ditindak tuntas,” tegasnya.
Perkuat Regulasi, Tutup Celah Eksploitasi
Mercy menilai lemahnya pengawasan terhadap agen perekrut menjadi faktor yang sering dimanfaatkan jaringan TPPO. Karena itu, dirinya mendesak pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan agen tenaga kerja migran, terutama yang tidak berizin, agar tidak ada lagi celah eksploitasi.
Anggota DPR RI Dapil Maluku itu juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). RUU tersebut, kata Mercy, harus memberikan sanksi tegas terhadap penyalur ilegal sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan mulai dari pra-penempatan hingga pemulangan.
Dorong Kerja Sama Bilateral untuk Rekrutmen Atlet Muda
Khusus pada sektor olahraga, Mercy meminta pemerintah mewajibkan sistem kerja sama bilateral (G-to-G) dalam rekrutmen atlet muda ke luar negeri. Langkah ini dinilai penting agar proses perekrutan, termasuk di cabang sepak bola, diawasi secara ketat dan tidak disalahgunakan sebagai modus perdagangan manusia.
