AMBON, HARIANMALUKU.com - Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Heri Krisdianto membantah pemberitaan yang mengaitkan oknum TNI dengan aksi penggusuran oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) terhadap lahan dan tanaman warga di Pulau Kei Besar, Maluku.
Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kapendam menjelaskan bahwa kehadiran TNI di kawasan tersebut semata-mata dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan Food Estate di Papua Selatan. Program ini dinilai penting bagi penguatan ketahanan pangan nasional.
“TNI hadir untuk mendukung kelancaran distribusi material pembangunan infrastruktur Food Estate, bukan untuk membackup perusahaan atau bertentangan dengan masyarakat,” tegasnya, kepada wartawan di Ambon, Jumat (28/11/25).
Klarifikasi Kapendam turut diperkuat oleh Ketua AMKEI Ambon, Afendi Notanubun, yang juga tokoh adat tiga desa di Kei Besar: Ohoiwait, Mataholat, dan Wetuar.
Ia membantah tuduhan adanya penggusuran brutal oleh PT BBA di wilayah Ohoiwait, Kabupaten Maluku Tenggara.
Menurut Afendi, pernyataan yang disampaikan Prof. Dr. Zainuddin Notanubun, M.P tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Ia menegaskan bahwa penggusuran lahan di Walar, Desa Ohoiwait, dilakukan setelah melalui ritual adat dan proses resmi yang melibatkan unsur adat, pemerintah desa, hingga muspika.
“Lahan yang digusur telah mendapat izin, dan prosesnya disaksikan langsung oleh para pemilik lahan,” ujarnya.
Menanggapi isu terkait legalitas dan harga pembebasan lahan, Kapendam menyampaikan bahwa aspek tersebut bukan menjadi kewenangan Kodam XV/Pattimura. Proses legalitas sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah dan merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan warga.
Ia berharap polemik ini dapat diselesaikan secara baik dan bijaksana.
Kapendam juga menyoroti kontribusi ekonomi PT BBA bagi masyarakat Ohoi Nerong, yang dinilainya memberikan dampak positif berupa pembukaan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Hal ini disebut turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Di akhir klarifikasinya, Kolonel Inf Heri Krisdianto mengimbau media untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang dan tidak membentuk opini publik dengan framing tertentu.
“Mari kita sukseskan bersama Proyek Strategis Nasional demi kemajuan dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
