Bima menjelaskan Kemendagri memberikan dukungan penuh terhadap sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya bersama Kementerian PUPR dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah, termasuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Upaya ini diperkuat lewat peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan, serta pembentukan Satgas pendataan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kopdeskel di daerah.
Kemendagri juga mengawal program layanan kesehatan seperti Cek Kesehatan Gratis serta penanganan tuberkulosis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Di sektor perumahan, dukungan diberikan untuk Program Tiga Juta Rumah dengan mempermudah akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembebasan BPHTB dan percepatan layanan perizinan PBG.
Tak hanya itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, mulai dari penyediaan lahan hingga pemenuhan tenaga pengajar. Dukungan lainnya difokuskan pada swasembada pangan melalui pengawasan irigasi, tata kelola pupuk, hingga pencegahan alih fungsi lahan. Program pengelolaan sampah berbasis waste to energy juga terus didorong melalui kolaborasi lintas pihak.
Dalam forum tersebut, Bima turut memaparkan beberapa agenda prioritas Kemendagri seperti pengendalian inflasi, percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur guna memperkuat tata kelola pemerintahan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, serta jajaran pimpinan Kemendagri lainnya.
