Kepala Kantor Imigrasi Tual, melalui pejabat yang mewakili, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian. “Kami berharap kegiatan ini mampu memperkuat peran masyarakat desa dalam mencegah pelanggaran keimigrasian di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku menekankan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak dapat berdiri sendiri. “Kolaborasi bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa adalah kunci menjaga keamanan dan ketertiban keimigrasian,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Imigrasi menyerahkan sertifikat kepada Desa Sifnana dan Desa Olilit Raya atas dukungan serta kerja sama mereka dalam mendukung tugas keimigrasian. Penyerahan dilakukan oleh Kakanwil, didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi oleh Kasi Tikim, Samsul, mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Keimigrasian (TPPM). Materi lainnya disampaikan Kabid Perindustrian, Jacoba D. Tetelepta, yang menyoroti mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural dan risiko yang mengintai masyarakat jika terlibat dalam penempatan PMI nonprosedural.
“Kami terus mendorong masyarakat agar memahami prosedur penempatan PMI yang benar agar tidak menjadi korban eksploitasi,” ujar Jacoba.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beragam pertanyaan dan pengalaman dari peserta mengenai kondisi di lapangan. Antusiasme peserta dinilai turut memperkaya pemahaman bersama mengenai bahaya pelanggaran keimigrasian dan praktik pengiriman PMI ilegal.
Kegiatan yang ditutup pada sore hari itu berjalan tertib dan lancar. Melalui sosialisasi ini, koordinasi antara Imigrasi Tual dan pemerintah daerah semakin menguat, sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat Kepulauan Tanimbar dalam menjaga keamanan keimigrasian di wilayahnya.
