Menurut Thaher, hingga kini masih banyak dokumen resmi dan informasi nasional yang menyebut Maluku Tenggara sebagai Tual, termasuk dalam penetapan wilayah perbatasan.
“Jakarta itu selalu mengidentifikasi Maluku Tenggara dengan Tual. Bahkan dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Kei Besar disebut bagian dari Tual. Padahal jelas itu wilayah Maluku Tenggara,” tegasnya.
Ia juga mengkritik promosi pariwisata dan sejumlah instansi vertikal yang masih salah mencantumkan nama Tual dalam alamat resmi mereka di Langgur.
“Mulai sekarang harus disurati semua kementerian. Ibu kota Maluku Tenggara adalah Langgur, bukan Tual. Kalau masih pakai nama Tual, ya silakan pindah ke Tual,” ujarnya.
Thaher menyebut contoh kesalahan lain yang berdampak nyata, seperti proyek pasar yang sempat salah dicatat sebagai milik Kota Tual padahal dibangun untuk Kabupaten Maluku Tenggara.
“Saat Presiden Jokowi datang, pasar itu jelas untuk Maluku Tenggara. Tiba-tiba namanya hilang, muncul Kota Tual. Saya ribut lagi sampai akhirnya dikembalikan,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa hubungan Maluku Tenggara dan Kota Tual tetap baik secara kekerabatan, namun berbeda secara administratif.
“Kita bersaudara, hanya dalam pemerintahan berbeda. Jangan sampai kesalahan seperti ini terus diulang, apalagi menyangkut wilayah perbatasan,” katanya.
Kesalahan data tersebut, menurut Thaher, berpotensi memengaruhi pembagian keuangan dan kebijakan pembangunan.
“Jangan sampai akibat kesalahan, porsi dana ke Tual lebih besar dibanding Maluku Tenggara. Kementerian Keuangan juga harus diperhatikan, jangan kerja sambil tidur,” ujarnya dengan nada serius.
Selain soal data administrasi, Thaher menyoroti pendekatan pembangunan pemerintah pusat yang sering disamaratakan dengan daerah lain.
“Jakarta menganggap Maluku sama dengan Jawa, padahal kita punya 76 pulau dengan 80 pulau berpenghuni. Anggaran harus disesuaikan dengan kondisi geografis kita,” jelasnya.
Ia berharap Musrenbang RPJMD kali ini menjadi momentum memperbaiki data, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, dan memastikan pembangunan tepat sasaran.
“Kita harus bangun dan kerja serius, bukan hanya mengikuti pola yang tidak sesuai dengan kondisi daerah,” pungkas Thaher.
