Banjir Rob Porak-Poranda Desa Weduar dan Ohoirenan: Aspirasi Rakyat Akan Menjadi Prioritas DPRD

DPRD Malra lakukan peninjauan lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Desa Weduar dan Ohoirenan. Foto/dok: Tarsius Sarkol.
LANGGUR HARIANMALUKU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir rob dan tanah longsor yang melanda Pulau Kei Besar pada 1–2 Juni 2025 lalu. Dua desa terdampak parah yakni Desa Weduar dan Desa Ohoirenan di Kecamatan Kei Besar Selatan.

Kunjungan lapangan ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, bersama rombongan anggota dewan lainnya pada Rabu (4/6/2025). Mereka meninjau langsung titik-titik kerusakan yang diakibatkan oleh curah hujan ekstrem dan pergerakan tanah di wilayah tersebut.

Kerusakan Parah di Desa Weduar

Di Desa Weduar, kerusakan tampak mencolok pada jalan rabat desa yang mengalami patahan di beberapa titik. Kondisi lebih mengkhawatirkan terlihat di kawasan lereng perbukitan, tempat delapan unit rumah warga mengalami kerusakan berat.

Dinding dan lantai rumah terlihat retak hebat, sebagian struktur bangunan nyaris ambruk. Warga kini terpaksa mengungsi demi keselamatan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi bencana susulan jika hujan deras kembali turun.

Desa Ohoirenan Terisolasi Dua Hari

Sementara itu, di Desa Ohoirenan, delapan rumah warga dilaporkan rusak berat. Drainase sepanjang satu kilometer di jalan masuk desa hancur diterjang arus deras yang membawa batu besar dari perbukitan. Jalan aspal sepanjang akses masuk desa pun tertimbun material longsor, membuat desa sempat terisolasi selama dua hari.

Kerusakan juga terjadi pada talud aliran sungai desa sepanjang satu kilometer, yang kini mengalami patahan dan berisiko jebol jika hujan kembali mengguyur.

Kepala Desa Ohoirenan, Yulius Rahalus, menyatakan bahwa bencana seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1985. Ia mengakui bahwa siklus alam menjadi faktor utama, namun kini diperlukan tindakan mitigasi serius.

“Ini siklus alam. Bencana seperti ini baru kembali terjadi setelah puluhan tahun. Kami sudah minta warga untuk direlokasi karena khawatir akan dampaknya,” ujar Rahalus saat berbincang dengan rombongan DPRD.

Rahalus berharap pemerintah daerah segera turun tangan membantu pemulihan. Ia meminta agar dilakukan pembangunan kembali rumah warga yang direlokasi, serta perbaikan jalan aspal dan sistem drainase desa.

“Kami butuh pembangunan rumah relokasi, jalan aspal sepanjang 1 kilometer yang rusak, dan drainase baru dengan lebar dan tinggi sekitar 1 meter,” pintanya.

DPRD Minta Pemerintah Daerah Segera Bertindak

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renyaan, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Kami hadir untuk memastikan bencana ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Tapi, kami juga butuh data riil dari desa sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Renyaan, yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Malra.

Ia menegaskan bahwa aspirasi rakyat akan menjadi prioritas DPRD dan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR