Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan dengan bangga Bupati menyampaikan bahwa pertemuan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini telah mencapai 98 persen.
"Artinya, dari 100.026.000 jiwa jumlah penduduk yang ada yang tadi saya dapat data beliau kita ini sebesar 98,29% dari total penduduk 129.000 jiwa itu," kata Bupati saat memimpin Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta JKN-KIS di ruang rapat Kantor Bupati Malra Selasa, (6/5/2025).
Bagi Hanubun, capaian ini menunjukkan bahwa Maluku Tenggara hampir mencapai Universal Heels dari target Nasional dalam perlindungan kesehatan masyarakat.
"Kita hampir, yang namanya hampir itu deg-degan sebenarnya. Kalau hampir itu ya kalau kita lari koskantri itu udah hampir dikit lagi tapi akhirnya perut sakit lalu jatuh karena kita belum mencapai," sebut Bupati.
Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD terkait terus berusaha menguatkan yang hampir sedikit ini untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepan. Menurutnya, tidak ada kesulitan tanpa didasari dengan logika berpikir yang tepat.
"Kita tingkatkan powernya, gasnya kita tambah, tenaganya jangan dihabiskan tetapi tenaganya ditambah untuk kita pencapaian universal Heels yang kolo bisa disebut dengan wanci tadi yang merupakan target nasional dalam perlindungan kesehatan masyarakat," tegas Thaher.
"Jadi, ini yang kita kejar sebenarnya. Kalau kita kejar santai dengan logika berpikir yang tepat nggak ada kesulitan sebenarnya," sambungnya.
Selain itu, kata dia pertumbuhan jumlah peserta harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai program yang menargetkan keadilan sosial JKN-KIS memberikan perhatian khusus bagi masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu maupun fakir miskin yang dibebaskan dari iuran.
"Jadi mereka dibebaskan dari iuran karena sudah disubsidi oleh Pemerintah. Inilah salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.
Dengan hadirnya BPJS, maka Pemerintah hadir bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Tetapi persoalan kebutuhan maka orang yang sangat membutuhkan. Olehnya itu, akan dilihat sesuai persyaratan sebagai miskin dan miskin ekstrim.
Melalui forum ini kita duduk bersama dalam rangka mencari satu pemahaman yang sama tentang program jaminan kesehatan nasional, baik di aspek kebijakan, mekanisme maupun implementasi di lapangan.
Kita harus sama, karena mungkin BPJS jalan sendiri kita punya penilaian sendiri tidak, dia harus seragam sesuai perintah dari atas dari atas ini perintah presiden.
Kedua, tersedianya ruang untuk menyampaikan saran dan gagasan pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan program JKN dan KIS itu sendiri.
Ketiga mempermudah koordinasi antar unsur pemangku kepentingan dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional yang terjadi di lapangan, memberikan solusi yang komplit.
Diakhir arahannya, Bupati mengajak semua komponen untuk satukan tekad dan bulatkan hati untuk memastikan tak ada satupun masyarakat di Maluku Tenggara ini yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan.
"Jangan sampai ada keluarga saudara bahkan masyarakat Maluku Tenggara yang tertinggal yang tidak dilayani. Jadi, BPJS kesehatan ini kita harus memaksimalkan," pungkasnya.
