.jpeg)
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Thomas saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 23 Mei 2025. Dalam keterangannya, Thomas mempertanyakan dasar informasi yang menyebutkan adanya penyewaan kapal tersebut.
“Konfirmasi bagaimana? Maksudnya kapal apa? Sejak kapan Kapal Mahkota disewa, Bapak? Kenapa Bapak lebih tahu dari saya? Bapak dapat informasi dari mana?” balas Thomas melalui pesan singkat tersebut.
Ia menegaskan bahwa sepanjang tahun 2024, Kapal Mahkota tidak pernah disewakan kepada pihak manapun, apalagi untuk kegiatan penelitian. Menurutnya, sebagai pimpinan kantor, ia pasti mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas segala bentuk pemanfaatan armada di bawah wewenangnya.
“Setahu saya, Kapal Mahkota belum pernah disewakan. Kalau disewakan di tahun 2024, saya pasti tahu. Kenapa Bapak lebih tahu dari saya?” lanjutnya.
Thomas menjelaskan, saat ini Kapal Mahkota masih dalam proses penyelesaian dokumen administrasi dan perizinan lainnya. Oleh karena itu, belum ada kontrak kerja sama resmi yang ditandatangani dengan pihak manapun terkait penggunaan kapal tersebut.
“Masih dalam pengurusan surat-surat kapal dan proses-proses lainnya. Nanti kalau semua sudah selesai, baru kita lakukan kontrak. Begitu kira-kira, Pak,” tulisnya.
Menyikapi informasi yang beredar, Thomas menyarankan agar pihak yang menanyakan hal tersebut mengkonfirmasi langsung kepada PT. INPEK, selaku pihak yang disebut-sebut terlibat dalam penyewaan kapal, untuk memastikan kebenaran informasi tentang kapal apa yang mereka gunakan pada tahun 2024.
“Begini saja, Bapak tanya ke PT. INPEK untuk tanyakan di tahun 2024 itu mereka sewa kapal apa. Biar jelas. Karena saya sebagai pimpinan tidak merasa kapal disewakan di tahun 2024,” tegasnya.
Thomas tidak menampik adanya rencana penyewaan Kapal Mahkota oleh pihak tertentu, namun ia menekankan bahwa rencana tersebut baru muncul pada tahun 2025, dan hingga saat ini masih dalam tahap proses, belum sampai pada tahap realisasi atau kontrak resmi.
“Kalau di tahun 2025 ada rencana mereka sewa Kapal Mahkota, itu memang benar, tapi masih dalam proses. Bukan tahun 2024,” tandasnya.
Klarifikasi ini disampaikan guna meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat serta mencegah kesalahpahaman publik terkait pengelolaan aset negara yang berada di bawah kendali Kantor Distrik Navigasi Tual.
